Ma'ruf Amin Singgung Politik Identitas dalam Kampanye Pilpres 2024, Sindiran Buat Siapa?

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyinggung soal politik identitas yang erat kaitannya dengan isu agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menegaskan ajang tersebut harus bebas dari politik identitas.

"Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan (politik) identitas," kata Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/8/2022). 

Baca Juga: Cegah Konflik di Pemilu 2024, Maruf Amin Minta Ketua Umum Parpol Tak Bawa Politik Identitas

Karena itu, Ma'ruf meminta pimpinan-pimpinan partai politik untuk tidak menggunakan muatan unsur politik identitas tersebut. Ma'ruf meyakini, masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas dan paham mengenai pilihannya masing-masing.

"Pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan apakah itu misalnya dalam arti identitas agama, kesukuan, juga kelompok yang eksklusif, saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu," katanya. 

Ma'ruf tak memungkiri kecenderungan pilihan masyarakat berdasarkan unsur kesamaan identitas dengan calon yang akan dipilihnya.  Namun demikian, kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut tidak masalah selama menjadi isu pribadi orang tersebut.

"Tentu saja orang kalau memilih itu ada kecenderungan, memilihnya, tapi dalam mengampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, dihindari. Tetapi ketika orang memilih mau tidak mau ada perasaan 'saya lebih dekat, lebih sama pandangannya, lebih suka karena dia lebih baik', itu tidak masalah," katanya.

Baca Juga: Peringatan Keras Jokowi Terkait Politik Identitas di Pilpres 2024 Perlu Diperhatikan Elite Parpol

Ma'ruf pun mencontohkan kedewasaan masyarakat saat ini dalam persoalan perbedaan waktu penentuan Hari Raya. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah sangat toleran mengenai perbedaan penentuan hari raya masing-masing kelompok. Karena itu, Ma'ruf berharap sikap toleransi ini juga ditularkan dalam pilihan politik di Pemilu 2024 mendatang.

"Dulu itu (perbedaan hari raya) menjadi masalah bahkan di tingkat bawah itu bisa terjadi konflik. Tetapi belakangan sudah tidak ada masalah. Saya kira kita juga berharap mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena ada perbedaan pilihan dan tidak menjadi sumber konflik," kata Ma'ruf.