Harga Gas Industri Perlu Dievaluasi, Kemenkeu: Benefit Harus Lebih Besar dari Pengorbanan

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP SDA dan KND) Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi mengabarkan jika pemerintah akan meninjau ulang terkait kebijakan harga gas untuk industri yang dipatok sebesar 6 per dollar AS per Metric Million British Thermal Unit (MMBTU).

Bukan tanpa sebab, menurut dia, langkah tersebut guna mengantisipasi kenaikan harga minyak dan gas alam dunia.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) "Arah Baru Industri Hulu Migas: Quo Vadis Kebijakan Penyesuaian Harga Gas", di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

"Dengan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membuat terjadinya penurunan harga gas, maka terjadi pula penurunan penerimaan Pemerintah serta dana bagi hasil migas ke daerah," katanya.

Lanjutnya, pihaknya juga akan mengkaji kembali pengaruh pada penerimaan negara, serta mengkaji kebijakan harga gas 6 dollar AS.

"Jadi, evaluasi saat ini terus dilakukan untuk melihat sejauh mana benefit-seyogyanya lebih besar dari cost atau pengorbanan yang dikeluarkan dari sisi pendapatan negara," ucapnya

Bebernya, sumber daya minyak dan gas bumi memegang peranan sangat penting dalam PNBP. Tercatat, pada tahun 2021, total penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam migas mencapai Rp98 triliun atau 21,3 persen dari total keseluruhan PNBP.

"Komposisi ini dilihat dari tahun ke tahun stabil, sama ya, di atas 20 persen kira-kira kontribusi migas terhadap PNBP secara keseluruhan." tambahnya.

Sementara itu, Ukawi Karya, Head of Regional and Energy Resources Policy Research Group dari LPEM FEB UI, mengatakan ada 10 kelompok industri prioritas yang aktivitasnya menjadikan gas bumi sebagai komponen bahan baku atau energinya.

Terdapat tujuh industri yang menerima fasilitas HGBT pada pertengahan tahun 2020. Dan pada tahun ini sedang dibahas, ada 13 industri lainnya yang juga ingin mengajukan untuk menerima fasilitas HGBT.

Pengajuan tambahan, lanjut dia,  industri yang akan menerima fasilitas HGBT dengan harga gas bumi dipatok 6 per dollar AS pee MMBTU tersebut harus dikaji manfaatnya terhadap perekonomian.

"Pertimbangan manfaat dan biaya memang harus dianalisis secara mendalam dan komprehensif untuk memastikan kebijakan pengutamaan gas untuk kebutuhan domestik memberikan manfaat bersih yang maksimal bagi perekonomian nasional, pendapatan pemerintah, dan masyarakat secara luas," tegasnya.

Adapun, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, HGBT memang memberikan manfaat bagi industri penerima harga gas sebesar 6 dollar AS per MMBTU.

Namun, pihaknya juga mempertanyakan, di tengah naiknya harga minyak dunia maka perlu ada pertimbangan kembali terkait HGBT tersebut. 

"Apakah ini sudah pas, ataukah perlu disesuaikan di tengah kenaikan harga gas dunia. Baik dari sisi hulu dan hilir. Kami mengusulkan disesuaikan menjadi 7 dollar AS per MMBTU," bebernya.