Orang PDIP Blak-blakan Nggak Pernah Dapat Informasi Akurat Soal Anggaran Formula E dari Anies Baswedan

Dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Formula E, menjadi sorotan masyarakat.

Mengenai hal ini, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan kejelasan anggaran pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E yang sudah berlangsung pada 6 Juni 2022 lalu. Pasalnya, Anies Baswedan disebut tak pernah memberikan informasi akurat.

Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP Syahrial saat melakukan interupsi untuk memberikan catat dalam rapat paripurna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021.

Baca Juga: Yang Nggak Suka Anies Baswedan Jangan Kelojotan! Diteriakin 'Bapak Politik Identitas', Perwakilan Gereja Jakarta: Anies Bapak Kesetaraan

Meski balapan itu sudah jauh terlewat, ia menilai belum ada transparansi dari Anies maupun penyelenggara soal anggaran.

"Selama kami mengikuti (informasi) Formula E, baik dari media dan info lainnya, kami tidak pernah mendapat info akurat dari Gubernur soal seberapa banyak anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemda dalam pelaksanaan Formula E," ujar Syahrial di lokasi, Selasa (6/9/2022).

"Kami menuntut informasi yang sejelas-jelasnya," tambahnya.

Bahkan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara disebutnya tak pernah memberikan hasil audit Formula E. 

Padahal, ia menyebut pihaknya sudah pernah meminta beberapa kali.

Baca Juga: Heboh Kabar Peserta Deklarasi Ganjar Pranowo Presiden di Bone Kecewa Isi Amplop Tak Sesuai Kesepakatan, Refly Harun: Haduh…

"Sejak 2019 sampai sekarang, kami tidak pernah mendapat laporan saudara Gubernur (Anies) mengenai pelaksanaan Formula E Jakarta. Kami khawatir kalau tidak ditanyakan sekarang, nanti saudara Gubernur sudah tidak ada lagi di sini," jelasnya.

Jika tak juga ada penjelasan, ia khawatir ketika Formula E digelar di tahun-tahun berikutnya maka Penjabat Gubernur dan penerusnya akan kerepotan."Jadi tolong dijelaskan sejelasnya agar jangan nanti masalah ini timbul pada Pj baru yang akan dapat masalah kalau tidak bisa jawab, tidak jelas asal usulnya," pungkasnya.