DKPP Targetkan Jumlah Pelanggaran Kode Etik Dapat Berkurang di 2024

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, berharap agar tidak ada lagi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Indonesia.

Menurutnya keberhasilan DKPP bukanlah menangani banyaknya pelanggaran KEPP, melainkan justru menihilkan pelanggaran itu sendiri.

“Kita concern dari awal agar penyelenggaraan pemilu tidak ada pelanggaran etik, kalau masih ada pelanggaran etik berarti kita belum berhasil,” ungkap Heddy dalam konferensi pers, kemarin.

Heddy menegaskan, meminimalisir pelanggaran tidaklah sama dengan menekan pengaduan. Ia mengatakan pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung lima kali dalam era reformasi seharusnya berbanding terbalik dengan jumlah pelanggaran kode etik.

“Jadi itu harapan kita ke depan, sehingga kualitas pemilu kita, hasil pemilu kita menjadi pemilu berkualitas, demokrasi berkualitas dan hasil pemilu kita juga baik” ucapnya.

Heddy mengatakan bahwa dirinya beserta keenam Anggota DKPP lainnya akan tetap meneruskan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pimpinan DKPP sebelumnya. Ia beranggapan bahwa hal ini sangat penting, di antaranya adalah penataan lembaga yang lebih baik.

“Meneruskan yang sudah dicapai pimpinan sebelumnya, menyempurnakan yang belum sempurna,” ungkapnya.Pandangan sama dikatakan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Baca Juga: Bertemu Puan Maharani, Pengamat Sebut Prabowo Subianto Diperhitungkan PDIP Menjadi Capres

Ia berpendapat bahwa hal yang telah dirintis oleh pimpinan DKPP sebelumnya telah memberikan kerangka fundamental bagi kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu.

Jika memang ada pembaharuan, menurut pria yang akrab disapa Raka Sandi ini, nanti akan dilakukan kajian sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang terbaik.

“Terhadap hal-hal yang perlu kita elaborasi, kualifikasi, ini akan dilakukan kajian-kajian,” pungkasnya.