Orang PDIP: Kalau Jokowi Jadi Cawapres Prabowo Subianto, Itu Tanda-tanda 'Kiamat'

Isu duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) mewarnai riuh publik menjelang pemilu 2024.

Mengenai hal ini, Ketua DPP PDI-Perjuangan Said Abdullah menilai, isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.

"Kalau Pak Prabowo disandingkan dengan Pak Jokowi itu tanda-tanda kiamat," ucap Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Said meyakinkan bahwa Presiden Jokowi bukan sebagai pimpinan yang gila akan kekuasaan.

"Pak Jokowi tidak serendah itu," ujarnya.

Baca Juga: Ada Udang di Balik Batu? Lembaga Survei Mendadak Menangkan Anies Baswedan, Rocky Gerung Kasih Peringatan Keras: Mungkin Supaya Pak Jokowi…

Sementara terkait PKB yang membuka peluang Ketumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berpasangan dengan Puan Maharani, dia mengatakan partainya sangat menghormati jika nantinya wacana ini akhirnya diputuskan.

Menurutnya, baik Cak Imin maupun Puan tetap bersilaturahmi. Bahkan, apabila Cak Imin masuk dalam bursa bakal Capres dari PDIP, tentu Puan akan melaporkan terlebih dahulu ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tidak bisa kemudian kita menyatakan, 'wah Cak Imin tidak bisa', apa hak kita? Ini kan bagian silaturahmi menyamakan persepsi dulu, setelah persepsi sama, bagaimana kita memandang visi Indonesia ke depan, kita harus bergotong-royong," terangnya.

"Kalau itu masuk semua menjadi kesepakatan bersama, baru kita bicara siapa yang jadi Capres, siapa yang jadi Cawapres, bukan ujug-ujug masuk kemudian si A jadi ini, si B jadi ini," imbuhnya.

Baca Juga: Mendadak Lembaga Survei Sebut Anies Baswedan Bakal Ngalahin Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024, Rocky Gerung Blak-blakan: Itu Pasti Benar!

Said turut menambahkan, sampai sekarang Puan masih terus menjalani safari politik. PDIP, kata Said, masih belum sampai pada keputusan untuk membuat format. 

"Karena itu ketika kita masuk ke format, katakanlah kerja sama tiga lini partai, PKB, Gerindra, PDI-P, maka kemudian akan dibawa dalam rapat DPP, dan DPP melaporkan ke Bu Ketum, dan Bu Ketum lah yang mempunyai hak untuk memutuskan," pungkasnya.