PDIP Sentil NasDem 'Biru Sudah Terlepas dari Pemerintahan Jokowi', Pengamat: Soalnya yang Diusung Anies Baswedan
Kredit Foto: PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan keras kepada Partai NasDem yang belum lama ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Hasto secara tegas menyatakan, "Biru sudah terlepas dari Pemerintahan Jokowi."
Meski begitu, Hasto memang tak menyebut nama NasDem secara gamblang. Pernyataan itu diucapkan Hasto saat PDIP menggelar perayaan HUT ke-77 TNI, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Perayaan ini diramaikan dengan talkshow yang mengangkat tema "TNI adalah Kita".
Baca Juga: Ambil Keputusan Menggegerkan, Pengamat Sebut NasDem Wajib Total Dukung Anies Baswedan!
Di acara ini, Hasto memamerkan lukisan besar tentang peristiwa 10 November 1945. Di dalam lukisan itu, tampak sejumlah tokoh, mulai dari Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Suharjo, sampai Bung Tomo. Latar belakang lukisan itu adalah peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Warna birunya dirobek sehingga tinggal merah putih.
"Yang dilepas itu benderanya warna biru. Biru itu dulu Belanda," ucap Hasto.
Setelah itu, dia mengaitkan warna biru dengan konteks politik saat ini. Pernyataannya langsung menukik ke NasDem yang pekan lalu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. "Sekarang ada warna biru lain, mencalonkan Anies," sebut Hasto.
"Ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," tegasnya.
Saat dipertegas soal warna biru itu, Hasto enggan menyebut nama. Dia hanya menegaskan, terkadang yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan. "Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.
Mendengar ucapan Hasto ini, NasDem membalas dengan meledek. Ketua DPP NasDem Effendi Choiri mengatakan, silakan saja Hasto mau ngomong apa saja. Menurut pria yang akrab disapa Gus Choi ini, omongan model Hasto hanya muncul dari orang yang iri dan dengki sehingga pernyataan yang keluar adalah pernyataan yang kurang sehat terhadap realitas persahabatan. "Terasa ada ketidaksenangan," katanya, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.
Gus Choi lalu memberikan sejumlah catatan. Pertama, harus dipahami semua pihak bahwa koalisi dengan Pak Jokowi adalah berdasarkan hasil Pemilu 2019-2024. Koalisi berlangsung lima tahun, bukan setahun dua tahun.
NasDem, lanjut dia, melakukan deklarasi pencapresan Anies sesuai konstitusi dan koridor hukum yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Yang dilakukan NasDem adalah untuk Pemilu 2024-2029, bukan untuk menggantikan Presiden Jokowi hari ini. "Jadi koalisi tetap berjalan," ungkapnya.
Kedua, sebelum mendeklarasikan capres, Ketum NasDem Surya Paloh sudah melakukan komunikasi yang intensif dengan Jokowi. "Mungkin Hasto belum tahu. Ini kan hak Pak Surya Paloh sebagai pemimpin partai. Dan, tak harus sowan dulu ke yang lain karena Pak Surya bukan pemimpin koalisi," ujarnya.
Kata dia, mungkin saja ada koalisi yang setuju dan tidak setuju dengan pencapresan tersebut. Itu wajar saja. Tidak semua juga harus setuju. "Tapi kan yang memikirkan nasib NasDem ke depan adalah Pak Surya," ucapnya.
Soal kondisi koalisi saat ini, Gus Choi menegaskan, NasDem tidak takut kehilangan kursi menteri. Kata dia, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Namun, dia memandang, tak ada alasan lagi untuk melakukan reshuffle. Apalagi manuver NasDem pun bukan untuk hari ini. "Saya yakin Pak Jokowi akan tetap mempertahankan kader NasDem di pemerintahan," tuntasnya.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, omongan Hasto itu jelas menyindir NasDem. Soal koalisi, Ujang menilai ada dua poin yang harus dilihat. Pertama, semua parpol koalisi sepakat mengamankan pemerintahan Jokowi hingga 2024. "Itu clear. Semua parpol koalisi menegaskan hal itu, termasuk NasDem dan Gerindra," ujarnya.
Kedua, semua partai koalisi pendukung Jokowi punya manuver masing-masing untuk bisa menang di Pileg dan Pilpres nanti. Jadi, para ketum parpol seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan sudah sejak lama tebar pesona dan membentuk koalisi untuk Pilpres 2024. Begitu juga elite PDIP seperti Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Tak hanya itu, partai koalisi pun sudah melakukan manuver dengan membentuk koalisi. Ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), ada juga koalisi Gerindra dan PKB. Hanya saja, parpol itu belum berani mendeklarasikan capres.
Ujang melihat, NasDem menjadi sorotan lantaran yang dicapreskan adalah Anies. Selama ini, ada kesan Anies itu adalah antitesis pemerintah saat ini dan hanya NasDem yang berani mendeklarasikan capres saat ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum