Wakil Gubernur Jabar Serahkan Klaim BPJS kepada Ahli Waris Pekerja

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan uang klaim kepada para ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. 

Klaim BPJS Ketenagakerjaan masing-masing diberikan kepada ahli waris almarhum Jajat Sudrajat berupa jaminan kematian sebesar Rp42 juta. Jajat adalah sopir online mitra Grab. 

Selain itu uang klaim diserahkan kepada ahli waris almarhum Sumedi yang merupakan pengurus RT/RW berupa jaminan kematian sebesar Rp42 juta, serta ahli waris almarhum Rochmat karyawan Rumah Makan Sindang Reret yang mendapat uang klaim senilai total Rp174 juta, termasuk beasiswa. 

Wagub mengatakan, asuransi sangat penting dimiliki setiap tenaga kerja. Selain asuransi kesehatan, karyawan juga berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Perushaaan wajib memenuhi setiap hak pekerjanya. 

Baca Juga: Dukung UKM Go Digital, GudangAda Bersama Pemprov Jabar Jalin Upaya Dorong Pertumbuhan UKM-Koperasi

“Saya mengimbau para pemimpin perusahaan yang karyawannya belum masuk BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan seluruh karyawannya,” ujar Uu Ruzhanul Ulum di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Jumat (14/10/2022). 

Menurut Uu, angkatan tenaga kerja di Jabar mencapai 20 juta orang, 10 juta di antaranya sudah bekerja di sektor formal. Dari pekerja di sektor formal, yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 4,4 juta orang. 

Hal yang menjadi hambatan, kata Uu, boleh jadi karena ketidakpahaman tentang investasi jangka panjang dan sikap pragmatis masyarakat yang ingin selalu melihat hasilnya secara nyata, dan instan ketika mengeluarkan uang.  

Baca Juga: Pemprov Jabar Jamin Porprov dan Peparprov 2022 Berjalan Baik

Menurut Uu, ciri orang modern adalah yang tahu mempersiapkan finansial di kehidupan masa tua. Selain dianjurkan para pakar dan perencana keuangan, agama pun mengajarkan demikian.  

“BPJS Ketenagakerjaan harus gencar sosialisasi pemahaman dan pengertian kepada masyarakat atau perusahaan tentang pentingnya asuransi, termasuk pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja,” pungkasnya.