Elektabilitas Ganjar Selalu Tinggi, PDIP Mulai Ragu Calonkan Puan Maharani: Ini Buktinya!
Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ganjar Pranowo sampai saat ini masih menghadapi "ketidakpastian" untuk melaju dalam Pilpres 2024. Padahal, sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut selama ini dikenal memiliki elektabilitas tinggi sehingga digadang-gadang berpeluang besar sebagai capres.
Partai di tempat Ganjar bernaung, yaitu PDIP, juga belum memutuskan akan mendukung siapa di Pilpres mendatang. Hanya saja, jika menganalisis sikap DPP PDIP, ada sinyal dukungan akan diarahkan kepadanya. Itu lantaran elektablilitas Ganjar masih lebih tinggi dibandingkan putri Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP, Puan Maharani.
Baca Juga: Bekingnya Lebih Kuat dari Jokowi, Megawati Saja Gak Berani Sikat Ganjar Pranowo: Mereka Memiliki...
Proses pemberian sanksi kepada Ganjar dan tim Puan berbeda. Usai menyatakan siap maju pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo diberi sanksi secara lisan oleh PDIP. Sementara, "Dewan Kolonel" yang merupakan loyalis Puan Maharani diberi sanksi tertulis.
Pertimbangannya, Ganjar bakal hengkang dari PDIP jika sanksi yang diberikan berat. Jika terjadi, hal itu bisa memengaruhi suara PDIP karena hilangnya suara pendukung Gubernur Jawa Tengah itu.
"Sementara ini, Ganjar baiknya menahan diri tetap di PDIP. Belum ada juga godaan dari partai lain yang menjanjikan," kata analis politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Firdaus Muhammad, Rabu, 26 Oktober.
Saat ini PDIP memproritaskan Puan. Namun, jika elektabilitas stagnan atau menurun, PDIP akan cari calon alternatif untuk diusung. Bisa saja Puan ditempatkan pada posisi figur calon wakil presiden (cawapres).
"Di sinilah peluang Ganjar selama hubungan dengan partai dia jaga," tutur lulusan doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Peran Mega
Analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Ali Armunanto menganggap PDIP menjaga citra partai karena sebelumnya Megawati melarang kader bermanuver. Alasannya, keputusan terkait capres ada di tangannya.
"Saya rasa itu bukan sinyal ke sana, tapi, saya rasa lebih kepada pencitraan politik PDIP," anggap lulusan magister Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
PDIP memberi kesan tegas dengan adanya sanksi, tetapi juga bijaksana karena sanksi yang diberikan masih menjaga martabat penerima sanksi. Sanksi dari DPP tidak ditujukan untuk menghukum, tetapi lebih untuk menjaga citra partai.
Hingga kini PDIP sudah mulai gamang, di tengah ketidakmampuan sosok Puan menaikkan elektabilitas sebagai sosok yang sebenarnya sangat diinginkan Megawati sebagai penerus Soekarno.
"Di sisi lain, melesatnya popularitas dan elektabilitas Ganjar membuat Mega harus menimbang kembali apakah memaksakan Puan sebagai capres atau menerima Ganjar untuk mempertahankan kekuasaan," tambah dosen Unhas ini.
PDIP mencari peluang-peluang yang paling menguntungkan. Mengendalikan rivalitas internal antara Puan dan Ganjar. Termasuk mengupayakan agar hanya keduanyalah pasangan kontestan Pilpres di 2024. "Penentuan pasangan cawapres tentu melalui pertimbangan elektoral," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum