Ungkit Skandal Sadap Presiden Prabowo, Megawati Bongkar Alasan Enggan Punya HP: Buktinya Iya Disadap

Penyadapan ke Presiden Prabowo Subianto seolah menjadi validasi atas kekhawatiran panjang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Di tengah geger nasional akibat kejahatan siber yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, ia kembali mengungkit prinsip lamanya untuk tidak memiliki gawai.

Selama ini, keengganan mantan presiden tersebut dalam menggunakan telepon seluler kerap memicu tanda tanya publik. Namun, terbongkarnya penyalahgunaan alat sadap Lawful Interception Management System (LIMS) oleh komplotan jenderal polisi menegaskan bahwa ancaman spionase ilegal adalah nyata, bahkan mampu menembus ring satu dari Istana Kepresidenan.

Baca Juga: China Sampai Bereaksi, Skandal Cinta Jensen Huang dan Alice Huang Guncang Nvidia

"Nah saya bilang saya enggak mau punya hp. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh, itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada," singgung Megawati pada Senin (9/11/2026).

Penyadapan ilegal tanpa dasar hukum peradilan ini memakan korban yang sangat luas. Tidak hanya memata-matai presiden, operasi yang disinyalir telah berjalan sejak tahun lalu tersebut turut mengintai privasi tokoh-tokoh penting lintas sektor, termasuk Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, pimpinan buruh Said Iqbal, elite Gerindra Habiburokhman, hingga Hercules.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Eks Ketua MK: Operasi Listyo Sigit Prabowo Bisa Masuk Unsur Makar, Ancaman Maksimal Hukuman Mati

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.