Anggota DPR Fraksi PDIP Minta 2 Komisaris BUMN Inisiator Acara Relawan Jokowi Dievaluasi: Tidak Boleh Dibiarkan!
Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.
Acara Nusantara Bersatu yang digelar relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gelora Bung Karno (GBK) menimbulkan kritik dari banyak pihak, termasuk Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus.
Ia menyesalkan adanya acara yang tidak tepat momentum, berbiaya tinggi, dan hanya merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang belum lama dipuji dunia karena keberhasilannya menjadi Presidensi G20.
Baca Juga: Nggak Tegas Larang Relawannya Dukung 3 Periode, Jokowi Disebut Sedang Tunjukkan Kemunafikan
"Kalau mengaku sukarelawan sejati, seharusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh menpora," ujar Deddy.
Politikus PDIP itu menyesalkan sukarelawan tertentu yang hanya pintar bermanuver dengan menyalahgunakan kebaikan Presiden Jokowi.
"Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur, banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan, masa para elite sukarelawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai sukarelawan," kata Deddy.
Selain itu, tambah Deddy, GBK juga seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk perhelatan seperti itu. "Kan, ada larangan dari menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023," kata anggota DPR dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara itu.
Maka itu, baginya, para inisiator kegiatan ini telah menjebak Pak Jokowi. Dia menilai mereka tahu Presiden tidak mungkin bisa mengelak jika sukarelawannya memanggil.
"Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau," ungkap Deddy.
Untuk itu, Deddy meminta menteri BUMN untuk mengevaluasi dua inisiator kegiatan tersebut yang saat ini menduduki jabatan komisaris di BUMN.
"Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi VI DPR RI, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
Deddy meminta para sukarelawan Jokowi mampu menjaga kehormatan presiden. Selama ini, kata dia, PDI Perjuangan selalu berjuang untuk mendukung dan membela Pak Jokowi.
Namun, lanjut Deddy, para sukarelawan lebih asyik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Pak Jokowi.
"Karena itulah, saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi, beliau Presiden RI dan bukan Presiden Relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi, para sukarelawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi," ujarnya.
Deddy mengingatkan karena Jokowi selaku presiden yang sedang menjabat, maka sebaiknya para sukarelawan tidak menyeret-nyeret ke arah manuver terkait pilpres.
Dia menambahkan jangan sampai pilpres yang akan datang dituduh berpotensi curang karena manuver sukarelawan yang akhirnya mengesankan bahwa presiden memiliki preferensi tertentu terkait kontestasi 2024.
"Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi," ujar Deddy.
Dia menambahkan PDI Perjuangan sebagai partai asal Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan secara tuntas.
"Kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat presiden," tutup Deddy.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas