Ancaman Resesi di Depan Mata, Ekonom Soroti Anggaran Ketahanan Pangan yang Kecil: Tahun Depan Akan Banyak Masyarakat yang Kelaparan!

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti soal anggaran ketahanan pangan yang menurutnya sangat kecil.

Achmad menilai dampak resesi ekonomi kedepan semua negara akan terkena dampak sehingga diprediksi negara-negara yang biasa ekspor pangan akan mengurangi bahkan menahan komoditasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai langkah mengatasi krisis pangan.

”Sehingga Indonesia harus bersiap dengan kemungkinan terjadinya permasalahan impor pangan,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Jumat (2/12/22).

Achmad menilai anggaran untuk ketahanan yang pemerintah Indonesia siapkan sangat kecil

Padahal menurutnya, pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran yang besar untuk membiayai program ketahanan pangan.

Baca Juga: Program Anies Baswedan yang Ditenggelamkan Rezim Heru 'Orangnya Jokowi' Ternyata Punya Manfaat yang Nggak Main-main, Pengamat: Konyol!

”Sayang sekali alokasi anggaran untuk ketahanan pangan ini yang paling kecil. Hal ini beresiko akan ada banyak masyarakat yang akan kelaparan tahun depan,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa alokasi ketahanan pangan Rp 104,2 triliun.

Sementara untuk pendidikan sebesar Rp 612,2 triliun (alokasi terbesar di APBN), perlindungan sosial dengan besaran Rp 476 triliun, bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp 341,3 triliun, kesehatan Rp 178,7 triliun, alokasi ke infrastruktur Rp 392,1 triliun, serta pertahanan keamanan TNI Polri sebesar Rp 316,9 triliun.

”Postur anggaran ini dikhawatirkan tidak mampu menjawab permasalahan besar yang akan dihadapi di tahun 2023. Kondisi geopolitik yang tidak kondusif yang dipicu oleh konflik Rusia dan Ukraina juga di beberapa negara lainnya telah menimbulkan inflasi global yang tinggi,” jelasnya.

Lanjut Achmad, Krisis pangan dan energi akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat dunia. Belum lagi badai PHK yang akan semakin menggila yang harus bisa segera diantisipasi dari saat ini karena sudah mulai terjadi.

Baca Juga: DKI Jakarta Hanya Mengalami Kenaikan UMP Sebesar 5,6 Persen, Ekonom Minta Heru 'Orangnya Jokowi' Berempati Meringankan Beban Buruh!

Untuk itu pemerintah harus sabar, menahanan diri dengan menangguhkan infrastruktur prioritas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi serta ketahanan pangan dan energi. Khususnya megaproyek IKN hanya akan menjadi penghambat dalam menjaga kestabilan saat resesi ekonomi melanda.

”Apalagi belum ada investor yang tertarik dengan proyek ini. Tapi entah bagaimana pemerintah masih terus memaksakan diri,” tegas Achmad.