Safari Politik Anies Baswedan Dikritik Sana-sini, Pengamat Sebut Lawan-lawan Anies Takutnya Berlebihan

Sebelumnya, safari politik bakal calon presiden (bacapres) Partai Nasdem, Anies Baswedan sempat disoal beberapa kalangan. 

Anies dianggap mencuri start kampanye di beberapa daerah, bahkan cara perjalanan Anies yang menggunakan kekuatan modal besar yang melanggar peraturan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti penggunaan jet pribadi dan fasilitas mewah lainnya.

Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut lawan politik Anies seharusnya tidak perlu khawatir dengan safari politik yang terus dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Sebab menurut dia, proses pencapresan jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 juga masih jauh, apalagi tiket pencapresan Anies juga belum lengkap.

"Ini prosesnya masih jauh ya. Jadi ini masih dalam tahap perkenalan aja nih mas Anies. Apalagi belum lengkap tiketnya. Jadi masih jauh sekali jadi tidak perlu khawatir lah," kata Hendri Satrio kepada wartawan, Selasa (13/12/2022).

Baca Juga: Nyesek! Anies Sudah Capek-Capek Safari Politik, Pengamat: Nggak Guna, Anies Itu Rawan....

Menurutnya, safari politik Anies ini sangat efektif di beberapa daerah. Terbukti dengan berbagai antusias dan sambutan yang cukup besar di berbagai daerah. Karena itu, ia menilai safari politik atau kunjungan Anies cukup efektif sebagai langkah pengenalan.

"Tapi kalau dibilang efektif atau tidak, ya bisa dibilang ada gunanya dia keliling-keliling, paling tidak untuk memperkenalkan diri. Karena Mas Anies kan selama ini dikenal di Jakarta, belum tentu di kenal di berbagai daerah," imbuhnya.

Kemudian terkait laporan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal safari politik Anies. 

Hendri mengatakan pihak Bawaslu juga telah menyebut safari politik yang dilakukan Anies belum melanggar aturan KPU. 

Baca Juga: Ingat Ucapan Elite Megawati, Curiga Alasan Anies Baswedan Tak Foto Bareng Jokowi: Dia Diusir...

"Sehingga tidak bisa disebut safari politik Mas Anies, bukan pelanggaran. Itu kan sudah dijawab Bawaslu sendiri," terangnya.