Petinggi Demokrat-PKS Bertemu, Sudirman Said Yakin Bakal Segera Deklarasikan Anies

Sudirman Said menyebut bahwa pertemuan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bakal berimbas positif terhadap pencapresan Anies Baswedan.

Menurut mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, pertemuan petinggi PKS dan Demokrat tersebut bakal memperkuat koalisi PKS-Demokrat-NasDem demi mencapreskan Anies.

Baca Juga: Heboh Curhatan Jokowi, Sinyal Anies 'Gigit Jari' di Pilpres?

"Saya yakin, pertemuan antara Presiden SBY dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Al Jufri akan memperkuat arah menuju koalisi," kata Sudirman dalam keterangan persnya, Jumat (23/12).

Sudirman mengatakan, PKS-NasDem-Demokrat sebenarnya tiga partai yang selama ini intens berkomunikasi secara bersamaan. Namun, sesekali ada momen interaksi secara bilateral.

"Dalam interaksi selama ini memang sering bertiga, sering juga bilateral antara dua partai," katanya.

Sudirman pun percaya diri bakal ada deklarasi PKS dan Demokrat mendukung Anies menjadi Capres 2024. Dia ke depannya percaya diri deklarasi PKS dan Demokrat bakal memberi harapan baik bagi publik tentang kehidupan lebih baik.

"Pencalonan Anies secara resmi oleh Partai NasDem saja sudah memberi harapan pada publik bahwa perubahan akan terjadi," katanya.

Sebelumnya, Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan pertemuan Salim Segaf Al Jufri dengan SBY, pada Rabu (21/12) membahas tentang keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Menurut Pipin, dua tokoh sepakat bahwa isu perpanjangan pemerintahan atau legislatif tidak boleh digulirkan terus-menerus.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Pamerkan Kegagalan Anies sebagai Gubernur DKI: Hahaha... Pasti pada Kebakaran Jenggot

"Sepakat boleh lagi ada isu perpanjangan pemerintahan dan legislatif," kata dia ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (23/12).

Pipin mengatakan, Salim Segaf dan SBY menginginkan agenda reformasi tetap bertahan, yakni membatasi kekuasaan selama dua periode. "Rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih capresnya sesuai dengan konstitusi," kata alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.