Hilirisasi Bauksit Terkendala Finansial, Investor Enggan Biayai Smelter

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan itu dinilai bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan penerimaan devisa.

Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru mengingatkan bahwa pelarangan ekspor bijih bauksit itu harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi bauksit di dalam negeri.

“Dan kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter bauksit," ujar Gus Falah sapaan akrabnya di Jakarta, kemarin.

Gus Falah mengungkapkan kendala paling besar dalam pembangunan smelter bauksit adalah finansial, serta teknologi. Berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinjaman atau investor.

Bahkan, perbankan milik pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit. “Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah,” tegasnya.

Baca Juga: Tok! Jokowi Putuskan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

Sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi makin mengencangkan kebijakan proteksi ekspor mineralnya. Setelah bijih nikel, kini giliran bakusit. Presiden Jokowi resmi melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023.

Larangan ekspor bijih bauksit ini disebut untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan meningkatkan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit,”Ujar Jokowi.