Giliran PDIP dan NasDem Saling Serang Gegara Urusan Reshuffle Menteri Jokowi, Eh PKB Ikut Memanasi
Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat heboh usai menyatakan soal adanya kemungkinan reshuffle jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Gara-gara hal ini, dua elit partai politik yang berasal dari NasDem dan PDIP terlibat saling serang.
Awalnya, PDIP menyebut menteri-menteri NasDem perlu dievaluasi. Desakan reshuffle ini sebenarnya sudah lama muncul sejak NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, awal Oktober lalu. Akibat deklarasi itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan pernah menyebut, biru sudah keluar dari koalisi.
Baca Juga: 'Nyanian' Djarot Soal Reshuffle Menteri NasDem Dijawab Telak Demokrat: Jangan Intervensi Presiden!
Makanya, saat Jokowi memberikan sinyal akan melakukan reshuffle, PDIP langsung nyamber. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat langsung menunjuk hidung 2 menteri NasDem yang layak dievaluasi. Yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Menurut Djarot, perlu ada sosok baru untuk mengisi dua kursi menteri tersebut. Dengan kata lain, keduanya harus didepak dari Kabinet Indonesia Maju. "Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Ia juga menguraikan alasan kenapa menteri jatah NasDem itu perlu dievaluasi. Dia mencontohkan, kinerja Mentan, yang membuat Indonesia terpaksa harus mengimpor beras. Padahal, belakangan ini sudah gembar-gembor swasembada pangan. "Ternyata kita impor beras ketika harganya naik," sentilnya.
Mendengar ini, elite NasDem naik pitam. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengingatkan, Djarot jangan asbun.
"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," ucap Irma.
Menurut Irma, Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan yang memiliki segudang prestasi. Di era kepemimpinan Siti Nurbaya, peristiwa kebakaran hutan dapat ditekan.
"Jarang terjadi kebakaran hutan. Bahkan bisa dibilang hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap," ucapnya.
Irma melanjutkan, dalam kepemimpinan Siti Nurbaya, penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. "Lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," tegas mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 ini.
Untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan, tambah Irma, Siti Nurbaya mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas. Baginya, Siti Nurbaya adalah Menteri Kehutanan yang kinerjanya terbaik selama ini.
Di tangan Siti Nurbaya, sambung Irma, jutaan hektare hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, dapat dikelola dengan baik, sehingga lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. "Jadi, Pak Djarot sebaiknya tidak asal bunyi," ucapnya.
Mengenai Syahrul Yasin Limpo, Irma menegaskan, kinerja Menteri Pertanian itu juga sangat baik. "Mana ada kementerian yang tumbuh di era pendemi kecuali Kementerian Pertanian," ucapnya.
Mengenai impor beras, Irma meminta Djarot melihat data. Sebab, selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor, karena stok beras di petani cukup.
Baca Juga: Demokrat Ingatkan Jokowi Soal Reshuffle Kabinet: Jangan Bergenit Ria...
"Silakan baca media agar paham siapa yang ngotot mau impor. Baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Sahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian yang berkinerja baik," imbuhnya.
Kembali ke soal reshuffle, Irma menegaskan lagi bahwa itu hak prerogatif Presiden. "Biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan Presiden, tapi saya yakin Presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan Pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Sahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar," ucapnya.
Irma mengklaim, masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya. "Tidak paripurna memang, karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif," imbuhnya.
Sebagai pihak yang memerhatikan pertanian dan kehutanan, Irma mengaku tidak melihat ada celah yang bisa disebut kinerja Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya harus dievaluasi. "Jika akhirnya keduanya di-reshuffle, menurut saya itu pasti karena sebab yang lainnya. Pasti bukan karena kinerja! Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program Pemerintah, program Presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah Presiden," ucapnya.
Dia lalu menyerang balik PDIP. Kata Irma, jika ada menteri yang perlu dievalusi, justru Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang berasal dari PDIP. "Justeru kemensos yang harus diaudit terkait pemerima bantuan tidak tepat sasaran," cetusnya.
Di tengah perseteruan PDIP-NasDem ini, elite PKB Daniel Johan ikut memanasi. Dia memberi bocoran bahwa Jokowi akan melakukan perombakan kabinet pada Januari mendatang.
"Dengarnya Januari. Tapi kita lihat saja dan serahkan sepenuhnya ke Presiden," ucap Daniel Johan, yang juga rekan sekoalisi PDIP dan NasDem di koalisi pendukung pemerintah.
Kendati demikian, anak buah Muhaimin Iskandar ini enggan membocorkan kursi siapa yang akan dicopot. Yang pasti, ia yakin bahwa menteri-menteri dari PKB akan aman dari reshuffle ini.
"Saya belum dengar kepastian siapa saja, isunya ada yang diganti, ada pula yang reposisi. Insya Allah, PKB aman," ucapnya.
Wakil ketua Komisi IV DPR itu lalu menyinggung kinerja menteri di bidang pangan dan ekonomi. Dia menilai, kinerja menteri di posisi tersebut belum maksimal. "Padahal, urusan pangan dan ekonomi sangat penting," ucapnya.
Kemungkinan akan dilakukannya reshuffle ini menambah daftar panjang merenggangnya relasi NasDem dan Jokowi pascadeklarasi pencapresan Anies.
Sebelumnya, Jokowi juga tidak menghadiri HUT NasDem, bahkan ucapan video yang sempat dijanjikan tak kunjung tiba. Tak cuma Jokowi, Ketum NasDem Surya Paloh juga ditengarai menunjukkan gelagat yang sama. Salah satunya, ketika ia memilih tidak hadir di acara pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, pisah adalah keputusan terbaik untuk NasDem maupun Jokowi saat ini. Agar tidak serba tanggung. Sebab, bagaimana pun, Anies di mata publik adalah antitesa Jokowi.
"Khususnya bagi NasDem, sudah sepatutnya keluar. Sebab, jika tidak, akan serba tanggung. Dukung Jokowi tanggung, kampanye Anies juga tanggung," kata Ray, tadi malam.
Ia memprediksi, tidak akan ada gonjang-ganjing yang cukup berarti jika NasDem didepak dari kabinet. Meskipun, ia berharap Jokowi tetap mempertahankan menteri dari NasDem yang berkinerja baik.
"Saya rasa cukup 2 menteri, 1 menteri dipertahankan. Tentu yang berprestasi dan diakui kinerjanya di dalam dan luar negeri. Mentan dan Menkominfo itu layak dikeluarkan. Nggak usah lama-lama lah, Maret atau April sudah harus dilakukan Jokowi," sarannya.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesi Prof Maswadi Rauf menyayangkan jika reshuffle dilakukan atas pertimbangan politik semata, bukan kinerja. "Reshuffle itu harusnya bukan alat politik. Reshuffle itu diperlukan untuk memperbaiki kualitas, mengganti menteri yang tidak bagus atau cacat," kata Maswadi, ketika dikonfirmasi.
Ia khawatir jika reshuffle terjadi di sisa jabatan kurang dari 2 tahun lagi, tidak akan efektif. Karena menteri baru butuh waktu lagi untuk beradaptasi. "Apalagi jika yang baru masuk itu Ketum partai. Sebentar lagi udah nggak bisa apa-apa itu. Sibuk pemilu, pilpres," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas