Kredit Foto: Twitter/Rudi Valinka
Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras Md, turut merespons wacana reshuffle yang kian menguat. Bahkan, isu pergantian di kabinet Jokowi beberapa pekan lalu diawali dengan wacana yang digaungkan oleh pata elite PDI Perjuangan.
"Menariknya isu reshuffle kali ini kemasannya lebih tajam karena alasan politik, bukan karena alasan berbasis kinerja," tutur Ras Md kepada fajar.co.id, dilansir Selasa (27/12/2022).
Baca Juga: PAN Tegaskan Tak Ada yang Salah Jika Jokowi Reshuffle dengan Alasan Politis
Ia menegaskan bahwa reshuffle memang hak prerogratif seorang presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Hanya saja, menurut pengamat politik ini, beberapa momentum reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penuh dengan "kepentingan politik", tak terkecuali jika wacana reshuffle di akhir tahun ini benar terjadi.
Menurut Ras, rencananya dua menteri Partai NasDem: Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar, bakal kena 'gusur'.
Hal itu terjadi karena NasDem telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ditambah, NasDem berencana membangun koalisi dengan dua partai oposisi pemerintah, yaitu Demokrat dan PKS.
Selain dua menteri tersebut, NasDem memiliki satu menteri lainnya, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
"Istana dan PDI perjuangan makin tidak sejalan lagi dengan partai NasDem. Sikap NasDem mendeklarasikan Anies dan rencana koalisi dengan dua partai oposisi punya risiko besar. Saya pikir, NasDem telah siap menerima segala risiko yang terjadi termasuk jika benar para menterinya di-reshuffle oleh presiden Jokowi," jelasnya.
Jika benar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini dengan dua menteri NasDem didepak keluar dari kabinet, dipastikan hubungan NasDem dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum