OJK Tegaskan Dana Pesangon Rp150 Triliun Harus Tetap Masuk Dana Pensiun
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon (DCP) tetap dikelola oleh lembaga penyelenggara dana pensiun. Langkah ini dinilai penting agar dana pesangon pekerja tidak keluar dari ekosistem dana pensiun sekaligus memperbesar sumber pendanaan jangka panjang di pasar keuangan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perubahan mekanisme pengelolaan DCP tidak seharusnya mengubah status dana tersebut menjadi dana biasa. Pasalnya, dana yang dikelola melalui lembaga dana pensiun memiliki perlakuan insentif pajak berbeda.
"Tapi intinya harus itu dana pensiun. Ya kalau tidak, bukan dana pensiun karena dana pensiun itu dapat pajak Insentif pajak berbeda dengan dana-dana biasa. Itu yang belum dipahami," ujar Ogi dalam media gathering di Bali, Selasa (17/11/2026).
OJK tidak membatasi lembaga yang dapat mengelola DCP, termasuk apabila pemerintah ingin membentuk penyelenggara baru atau melibatkan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, lembaga tersebut harus memiliki status sebagai penyelenggara dana pensiun.
"Sebaiknya itu adalah tetap dikategorikan sebagai dana pensiun kalau penyelenggaranya kita open siapa saja, tapi adalah lembaga penyelenggara Dana pensiun. Kalau pemerintah mau bentuk baru, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun," tegas Ogi.
Dorongan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperbesar industri dana pensiun nasional. Ogi menyebut rasio aset dana pensiun Indonesia saat ini baru sekitar 8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang mencapai 60% terhadap PDB pada 2045.
Menurut Ogi, pengelolaan dana pesangon melalui lembaga dana pensiun dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pendalaman pasar keuangan nasional. Dengan demikian, dana yang selama ini dicadangkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pesangon berpotensi menjadi bagian dari sumber dana jangka panjang.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengungkapkan potensi dana pesangon yang selama ini tercatat di perusahaan diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
"Kita kemudian memperkirakan, dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp100 triliun sampai Rp150 triliun sebenarnya," ucapnya.
Baca Juga: Dana Pesangon Dikaitkan dengan Danantara, Menaker: Belum Ada Keputusan!
Baca Juga: Menperin Akui Belum Tahu Dana Pesangon Perusahaan Dikelola Danantara
Baca Juga: DPR: Apa Jaminan Danantara Tak Pakai Dana Pesangon untuk Proyek Kelompok Tertentu?
Iwan menjelaskan, dana cadangan pesangon memiliki sekitar 23 kondisi yang memungkinkan pencairan. Salah satunya ketika pekerja mencapai usia pensiun. Karakteristik tersebut menjadi salah satu pertimbangan pengelola dana pensiun dalam mengategorikan dana pesangon sebagai manfaat pensiun.
Saat ini, OJK masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas skema pengelolaan dana tersebut.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: