Nasdem Tak Perlu Takut Menterinya Didepak dari Kabinet Jokowi, Pengamat Justru Sebut Hal Itu Sebagai ‘Keuntungan’

Ramai soal reshuffle kabinet Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024, Achmad Nur Hidayat, selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan sebenarnya PDIP telah melanggar fatsoen dan etika politik. 

“Sesama internal koalisi tidak boleh mempengaruhi Presiden untuk meminta anggota koalisinya lain untuk didepak dari jabatan menteri,” kata Achmad melansir dari pernyataan tertulisnya, Rabu, (28/12/22).

“Namun kekuasaan selalu menuntut lebih. Mungkin PDIP berharap kursi menteri Nasdem akan beralih kepada PDIP,” kata dia.

Baca Juga: Prihatin Lihat Nasib Guru Honorer, AHY Bandingkan Era Jokowi dengan SBY: Jomplang! Di Zaman Kita Dulu...

Meski begitu, Achmad mengatakan Nasdem sendiri sebenarnya cukup diuntungkan dari isu reshuffle ini.

“Begitu ada satu saja menteri Nasdem diganti, Nasdem akan mendapatkan windfall profit politik dimana pendukung anti koalisi Jokowi akan masuk ke-ceruk pemilih potensial NASDEM,” kata dia.

Meski begitu, Achmad membuka kemungkinan adanya sandiwara politik yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 

“Nasdem bercita menjadi partai terbesar di Pemilu 2024 menggantikan PDIP. Jadi bukanlah tidak mungkin isu reshuffle sudah dirancang oleh Nasdem dan Presiden Jokowi,” kata dia.

Berbagai sumber menurut Achmad mengatakan waktu reshufflenya pun sudah ditentukan jauh hari bersama Surya Paloh dan Presiden Jokowi sendiri.

Nasdem harus berbeda dengan penguasa saat ini bila mau menjadi terbesar. Namun sayangnya menurut Achmad berbeda dengan pemerintah, menurut nasdem itu memiliki cost yang besar. 

Baca Juga: Rocky Gerung Samakan Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi dengan Jual Beli Kodok

“Cost politik dan cost kekuasaan sepertinya tidak mungkin benar-benar akan ditempuh nasdem,” kata dia.

“Bisa jadi nasdem melakukan kompromi dan deal tingkat dewa dengan Jokowi dan istana untuk mengantisipasi manakala kekuasaan di 2024 benar-benar jatuh ke entitas kekuasaan yang saat ini diluar istana,” tambah dia.

Bila kekuasan 2024 jatuh diluar kekuataan istana, maka kepentingan ekonomi yang dinikmati oleh penguasa oligarki akan hilang bahkan mereka bisa jua berujung di Prodeo Penjara. Untuk menghindari hal tersebut kesepakatan dibuat.

Masing-masing kekuatan istana harus memainkan perannya agar kekuasaan 2024-2029 tidak benar-benar jatuh diluar kekuatan istana. Meskipun secara zahirnya berpindah namun esensi pengendalinya diusahakan tetap sama.

Baca Juga: Menikah di Istana Raja Jawa, Kaesang Selamat dari Kutukan Berkat Asal-usul Jokowi: Dia Keturunan Pangeran Samber Nyawa!

“Publik telah melihat ini dan berfikir bahwa reshuffle akhir 2022 hanyalah dagelan dan permainan tingkat elit untuk melanggengkan niat kekuasaannya,” jelasnya.