Jubir Putin: Enggak Ada Kata-kata Damai dalam Proposal Ukraina

Tidak ada proposal yang menolak untuk memperhitungkan kenyataan yang dapat berpura-pura bertujuan untuk perdamaian, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada Rabu (28/12/2022), menanggapi pertanyaan tentang posisi resmi Rusia pada "rencana perdamaian" yang diajukan oleh pemerintah Ukraina.

"Tidak ada rencana yang mengabaikan kenyataan itu yang dapat berpura-pura memiliki kedamaian dalam pikiran," kata Peskov, seperti dilansir RT.

Baca Juga: Hapus 'Masa Damai', Sekutu Rusia Pilih Umumkan Masa Perang karena...

Proposal Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang diajukan awal bulan ini, membayangkan "KTT Perdamaian Global" yang disponsori PBB berlangsung pada Februari 2023.

Menurut Zelensky, agenda tersebut akan didasarkan pada "formula perdamaian" sepuluh poinnya, yang mencakup penarikan pasukan Rusia dari semua wilayah yang diklaim oleh Ukraina, Moskow membayar ganti rugi, dan mengadakan pengadilan kejahatan perang untuk individu yang dituduh melakukan agresi oleh Kiev.

Menteri Luar Negeri Zelensky Dmitry Kuleba mengajukan proposal itu lagi pada Senin, bersikeras bahwa Rusia harus menghadapi penilaian oleh "pengadilan internasional" sebelum diizinkan untuk berunding.

Deputi Perwakilan Tetap Pertama Moskow untuk PBB Dmitry Polyansky menolak pernyataan Kuleba sebagai "omong kosong", berkomentar bahwa tidak akan ada pembicaraan damai tanpa Rusia, sementara tindakan pemerintah Ukraina dapat mengakibatkan pertemuan seperti itu pada akhirnya terjadi tanpa partisipasi mereka.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Kiev harus mengakui status Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye sebagai bagian dari Rusia sebagai prasyarat untuk setiap pembicaraan damai.

"Selain keempat wilayah tersebut, Moskow berupaya untuk mencegah terciptanya dan berlanjutnya setiap ancaman terhadap keamanan kami dari wilayah Ukraina,” kata Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dalam sebuah wawancara pada Rabu (28/12/2022).

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata tahun 2014, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat”.

Moskow menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia sama sekali tidak beralasan.