Telak! Diisukan Bakal 'Tendang' Menteri NasDem, Jokowi Diminta untuk Ingat-ingat Jasa Surya Paloh Cs Hingga Jadi Presiden: Dia Harus...

Isu reshuffle kabinet untuk “mengusir” menteri NasDem kembali mengemuka setelah elite PDIP salah satunya Djarot Saiful Hidayat menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi anak buah Surya Paloh yang ada di kabinet.

Mengenai hal ini, Politisi NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi berpendapat meski punya hak prerogratif sebagai seorang presiden untuk melakukan Reshuffle, Jokowi tidak bisa serta merta melakukan hal tersebut semaunya sendiri. Dalam hal ini, Gus Choi mengungkit soal peran unsur pendukung termasuk NasDem itu sendiri hingga Jokowi bisa jdi Presiden.

Baca Juga: KPK Dikabarkan Ngotot Tingkatkan Kasus Formula E ke Tahap Penyidikan, Analisis Refly Harun Nggak Main-main: Upaya Membidik Anies Baswedan!

“Meskipun dia punya hak, dia dapat jabatan presiden itu tidak ujug-ujug bukan Kun Fayakun (Jadi maka Jadi), tapi ada effort yang luar biasa dari seluruh kekuatan pendukung termasuk NasDem, sehingga ketika dia mengggunakan kekuasaannya maka dia harus melihat faktor sosiologis, politik, dan historis sezaman peran NasDem, kan Jokowi tahu persis,” ujarnya dalam acara dua sisi Tv One, dikutip dari kanal Youtube TvOneNews, Jumat (6/1/23).

Meskipun demikian, Gus Choi menegaskan hal tersebut bukan saja berlaku untuk Jokowi seorang tapi para pemimpin lainnya.

Baca Juga: Telak! Ganjar Pranowo Melampaui Anies Baswedan, Relawan Bangga: Gubernur Kampung Unggul Dibandingkan Gubernur Fasih Bahasa Inggris!

“Tapi pernyataan ini bukan hanya kepada Pak Jokowi, siapapun presidennya tidak begitu saja gampang mereshuffle,” ungkapnya.

Gus Choi juga menegaskan partainya akan berkomitmen pada pemerintahan Jokowi sampai tuntas.

“Komitmen NasDem dengan pemerintahan bukan 2-3 tahun tapi 5 tahun,” ujarnya.

Baca Juga: Sudah Keliling Bersama Tapi Suara Pemilih Anies Baswedan Malah Banyak ke PKS dan Demokrat, Surya Paloh dan NasDem Apes?

Menurut Gus Choi, Reshuffle adalah hak prorogatif seorang presiden yang tahu bagaimana kinerja para pembantunya.

Baca Juga: Telak! Nggak Ada Lagi yang Bisa Dibanggakan, Rocky Gerung Sebut Jokowi Bakal Mati-matian Pertahankan Proyek IKN: Dia Sangat Delusional!

Maka menurutnya, selama tak ada kecacatan berupa tindak korupsi, nepotisme, dll, maka seharusnya seorang presiden tahu apa yang harus dilakukan.

“Ketika dia ada di dalam selama dia tidak ada cacat terkena korupsi, nepotisme, atau lain-lain nah itu hak Presiden,” ungkapnya.