Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Sangat Keterlaluan, Pengamat Siap Buat Laporan ke KPK: Pj Gubernur DKI Heru Bisa...

Publik belakangan ini digemparkan dengan munculnya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 DKI Jakarta yang terjadi tahun 2020 lalu. Saat itu, DKI Jakarta masih dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan.

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto pun menilai dugaan korupsi bansos itu sudah keterlaluan. Pasalnya, anggaran Rp3,65 triliun untuk bansos Covid-19 DKI menjadi sia-sia karena beras yang seharusnya disalurkan ke masyarakat ditimbun jadi busuk di gudang yang disewa Perumpda Pasar Jaya.

Baca Juga: Refly Harun Soal Dugaan Korupsi Bansos Anies: Harus Dilihat Lebih Dalam...

"Semua berawal dari info whistle blower dari akun @kurawa yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung," ujar Sugiyanto kepada GenPI, belum lama ini.

"Intinya, Dinas Sosial (Dinsos) DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3.65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi," sambungnya.

Menurut Sugiyanto, dirinya akan membuat laporan ke KPK. Akan tetapi, laporan tersebut harus disiapkan matang dengan membentuk Tim Investigasi Publik. Tujuannya adalah agar laporan berhasil alias sukses sesuai harapan.

Dia juga menyoroti dugaan kuat anggota DPRD DKI dan relawan Anies Baswedan banyak terlibat KKN dalam urusan bansos Covid-19 DKI Jakarta.

Baca Juga: Anies Kena Seret Dugaan Kasus Korupsi Bansos Beras DKI, Refly Harun Singgung Nama Jokowi

"Kami berharap Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dapat membantu membuka data-data KKN bansos Covid-19 Jakarta," kata Sugiyanto.