Beri Lampu Hijau, Pencalonan Dua Menteri Jokowi di KLB PSSI Bukan Intervensi

Keikutsertaan dua menteri Kabinet Indonesia Maju di bursa Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 bukan sebuah intervensi pemerintah terhadap induk orgaisasi sepak bola nasional itu.

Penegasan itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin di Jakarta, kemarin. “Kalau intervensi saya kira pemerintah tidak ada untuk melakukan intervensi, tetapi ketika dia mencalonkan yang penting ialah apa ada larangan dari FIFA, atau juga larangan dari PSSI sendiri, apa ada larangan atau tidak? Tidak ada larangan berarti tidak ada masalah," ucapnya.

Diketahui Menteri BUMN Erick Thohir mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI, sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua umum. Kongres Luar Biasa PSSI bakal dilangsungkan 16 Februari mendatang.

"Jadi dia harus tidak melanggar aturan FIFA, tidak melanggar aturan PSSI, dan harus memperoleh izin dari presiden. Sepanjang tidak ada yg dilanggar, saya kira tidak ada masalah menurut saya," tegas Maruf.

Baca Juga: Menpora Bantah Calonkan Diri sebagai Wakil Ketua Umum PSSI Bentuk Intervensi

Maruf menilai dengan keikutsertaan kedua menteri kabinet itu dalam kepengurusan PSSI tidak berarti pemerintah melakukan intervensi, apalagi pemerintah hanya mendorong supaya sepak bola Indonesia maju.

Sebelumnya Menpora Zainudin Amali membantah keputusannya mendaftar sebagai calon wakil ketua umum PSSI merupakan bentuk intervensi pemerintah.

Menurutnya keputusan itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh siapa pun termasuk pemerintah. Tidaklah, intervensi itu kita mengatur-atur, ini harus begini-begini. Ini kan tidak. Ini kan masuk jadi pengurus, itu bukan bagian dari intervensi," ujar Amali.