FFI Seret Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI soal Pencopotan Michael
Kredit Foto: Rahwat Dwi Kurniawan
Federasi Futsal Indonesia (FFI) melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI. Laporan tersebut berkaitan dengan penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencopot Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) pada 12 November 2026.
Pengaduan yang ditandatangani Michael selaku Ketua Umum FFI periode 2024-2028 itu meminta pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan keputusan tersebut. FFI menilai perlu ada pengujian atas kepatuhan prosedur, batas kewenangan pejabat PSSI, serta penerapan Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.
FFI menyampaikan empat dugaan pelanggaran. Pertama, SK pencopotan Michael dinilai tidak memiliki dasar kewenangan dalam Statuta PSSI. FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI yang menyebut pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi menjadi kewenangan Kongres Asosiasi Anggota.
Kedua, FFI mempersoalkan tidak adanya pemanggilan, klarifikasi, maupun kesempatan membela diri sebelum keputusan diterbitkan. FFI juga menilai mekanisme penyelesaian sengketa internal selama 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI tidak dijalankan.
Ketiga, FFI meminta penyelidikan atas dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif PSSI pada 28 Agustus 2026. Dugaan tersebut berkaitan dengan anggota Exco yang disebut merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi dan diduga menggalang dukungan asosiasi futsal provinsi untuk mengajukan KLB FFI, sebelum ikut mengambil keputusan dalam rapat tersebut.
Keempat, FFI menilai penunjukan Plt Ketua FFI sekaligus pemberian mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI berpotensi mencampuri independensi organisasi. Menurut FFI, mekanisme internal asosiasi seharusnya terbebas dari intervensi pihak ketiga.
"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," kata Michael.
Michael menegaskan pengaduan tersebut bukan bertujuan menyerang pihak tertentu, melainkan menjaga tata kelola organisasi olahraga. Ia juga menyebut sejumlah Asosiasi Anggota PSSI telah menghubunginya dan mempertanyakan penerbitan SK tersebut.
Baca Juga: Dimakzulkan dari Ketua Umum FFI, Michael Sianipar Adukan PSSI ke Komite Etik
"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," tutur Michael.
FFI meminta Komite Etik membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa dokumen rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta memeriksa pihak-pihak terkait secara objektif dan transparan. Laporan tersebut juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy
Tag Terkait: