Mahfud MD Sebut Tak Pernah Ada Upaya Menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024: Saya Akan Menjadi Jaminan!
Kredit Foto: Twitter/Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjamin tidak ada upaya menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal ini disampaikannya dalam perbincangan dengan Denny Indrayana, pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Denny bicara banyak hal. Termasuk soal pengakuan Denny yang mendukung Anies di Pilpres 2024. Mahfud memastikan tidak melarang apalagi sampai menghalang-halangi. Sebab, hal itu merupakan hak Denny untuk menentukan pilihan politiknya.
"Saya bilang, hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Denny yang masih kurang yakin, lalu menyinggung dugaan kasus korupsi Formula E yang kini digarap KPK. Mahfud pun menegaskan, urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik.
Mahfud bahkan meminta kepada KPK untuk tidak melapor ke pemerintah jika sedang menggarap seseorang. Tujuannya, agar penegakan hukum itu objektif. Tidak ada tuduhan melindungi seseorang atau menjegal seseorang.
"Tidak ada kita minta (KPK) melapor ke Presiden ini harus dijegal. Tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja," tegas Mahfud.
Mendengar pernyataan Mahfud, Koalisi Perubahan senang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, omongan Mahfud merupakan arahan dari Presiden. Sehingga, siapapun yang menghormati Jokowi dan menghargai Mahfud harus mendengarkan. Tidak lagi berinisiatif yang justru menentang.
Arahannya itu tentunya berlaku untuk semua, baik TNI/Polri, intelijen, kepala daerah, ASN, dan pendukung Jokowi.
"Jangan lagi ada upaya ganggu-ganggu. Kalau baru niat, hilangkan niat itu. Jangan karena kami elemen perubahan, di luar pemerintahan, ada upaya mengganggu lagi. Kan sudah ada jaminan," ucap Herzaky.
Ia berharap, tak ada lagi upaya teror ketika Anies ingin menyapa masyarakat. Seperti misalnya membiayai orang atau kelompok tertentu untuk menolak Anies. Meski dianggap remeh, hal itu akan mengganggu demokrasi.
"Jangan sampai malah melakukan tindakan yang menentang Presiden. Nanti Presiden dibilang lips service. Karena bagi kami, menteri nggak bisa berinisiatif pribadi. Apa yang disampaikan menteri, itu arahan Presiden," ucap Herzaky.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengamini pernyataan Mahfud. Kata dia, sudah semestinya tidak ada upaya saling jegal. Yang harus dilakukan adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan melayani rakyat.
"Kita pegang dan kawal pernyataan Pak Mahfud," ajaknya.
PKS tidak mau menanggapi rumor atau isu rencana buruk siapa pun. Kata Mardani, cukup merapatkan barisan, dan semua makar bakal tertolak. Memang dalam politik selalu ada pertarungan. Namun, semua harus bertarung dalam melayani rakyat, bukan saling jegal kandidat.
"Jika ada yang seperti itu, kita ajak publik untuk sama-sama memerangi skenario jahat itu," pesannya.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, seharusnya omongan Mahfud bisa dipegang. Dia menilai, ada dua tokoh perubahan yang terdapat di internal dan eksternal pemerintahan.
"Di eksternal itu pemimpin tokoh perubahan ya Anies Baswedan. Kalau di internal itu Mahfud MD. Jadi kalau Mahfud bilang tidak ada upaya penjegalan Anies, ya saya percaya itu. Dan mudah-mudahan itu dibuktikan dan terbukti," pungkas Hensat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: