Wakil Ketua DPD Apresiasi Komitmen Menteri Bahlil Rampungkan Roadmap Hilirisasi: Dorong Pemerintah Daerah Berperan Secara Optimal

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah melakukan hilirisasi industri yang merupakan salah satu wujud transformasi ekonomi di Indonesia. Hal itu tercermin dari telah dirampungkan roadmap atau peta jalan hilirisasi.

Peta jalan atau road map hilirisasi hingga 2040 memprioritaskan 21 komoditas dari delapan sektor, tidak hanya pada nikel dan bauksit. Ke-21 komoditas tersebut merupakan bagian dari delapan sektor prioritas untuk dilakukan hilirisasi, yaitu sektor mineral, minyak bumi, perkebunan, perikanan, batu bara, gas bumi, kelautan, kehutanan.

Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mengapresiasi inisiatif dan inovasi kebijakan Road Map Hilirisasi tersebut. Kebijakan larangan ekspor bahan baku mentah itu disebut bisa menjadikan Indonesia negara kuat di kawasan ASEAN.

“Peta jalan hilirisasi industri komoditas yang komprehensif dan terintegrasi merupakan kebutuhan yang sangat urgen disiapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan ekspor Indonesia," ujar Sultan B Najamudin dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).

"Kami sangat mengapresiasi kinerja kementerian Investasi dengan terobosan hilirisasi yang baru saja rampung”, imbuhnya.

Dikatakan Sultan B Najamudin, dengan road map tersebut menjadi panduan bagi pemerintah dan para calon investor dalam menetapkan kebijakan investasi. Sultan optimis target investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan dengan sendirinya akan meningkat.

Selain itu, Sultan berharap pemerintah daerah dapat terlibat secara optimal mendukung hilirisasi sehingga memberikan manfaat ekonomi masyarakat secara signifikan.

“Harapannya semua target Road map hilirisasi akan tercapai secara terarah, terukur dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dan hal itu dapat tercapai jika semua pihak dapat dilibatkan secara proporsional, khususnya pemerintah daerah”, terang Sultan.

Pemerintah daerah, lanjut Sultan, harus diberikan ruang kolaborasi dan partisipasi dalam perjalanan hilirisasi komoditas ini. Hal ini tidak boleh diabaikan, sehingga Jangan sampai ada celah yang menghambat proses hilirisasi komoditas di daerah.

“Karena daerah merupakan ujung tombak dalam upaya meningkatkan investasi dan pelayanan publik”, ucapnya.

Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menjelaskan, peran ini bisa terwujud secara optimal jika pemerintah daerah memiliki tata kelola yang baik, termasuk metode yang inovatif dalam menawarkan peluang investasi. Fokusnya melalui pengembangan model bisnis yang sesuai dengan potensi daerah.

Sementara itu, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Profesor Didik J Rachbini mendukung penuh road map hilirisasi yang berjalan sesuai dengan target agar memberikan nilai tambah bagi produk-produk dalam negeri.

“Hilirisasi itu kan sebenarnya penciptaan nilai tambah sama dengan industrialisasi, jadi mutlak harus ke sana. Kemarin yang disampaikan Menteri Bahlil itu adalah peta jalan 21 komoditas yang bisa dikembangkan dengan segera hilirisasinya agar dapat nilai tambahnya tinggi,” ucap Didik.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina itu menyampaikan, dukungan terhadap hilirisasi itu juga harus datang dari berbagai sektor baik dari sisi investasi, ketersediaan lahan, tenaga kerja dan sektor perbankan.

“Ya dukungan investasi, dukungan perbankan, kemudahan perolehan tanah, tenaga kerja, keterampilan, keahlian, inovasi macam-macam dukungan perbankan mendesak semua,” paparnya.

Lebih lanjut Didik menyampaikan, hilirisasi berpotensi memperkuat ekonomi dan tentunya demi untuk kesejahteraan masyarakat.

“Hilirisasi ini bisa memperkuat ekonomi kita, memperkuat ekspor kita, dan tentu memperkuat anggaran kita agar bisa baik, untuk kesejahteraan masyarakat,” tuntas Didik.