Pakar Ingatkan Tensi Laut China Selatan Bisa Mendidih, Awas Jangan Kebablasan!
Kredit Foto: Getty Images/An Rong Xu
China, yang memiliki angkatan laut terbesar di dunia, mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan meskipun ada keputusan penting pada 2016 dari pengadilan internasional bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum. Sikapnya telah memusuhi sejumlah negara di kawasan bersengketa dengan Beijing.
Amerika Serikat dan banyak negara tetangga China menuduh Beijing menggunakan taktik grey zone atau zona abu-abu yang secara hukum bukan merupakan tindakan perang untuk mengintimidasi negara lain dan menegaskan kontrol yang lebih besar atas wilayah tersebut.
Sebagai tanggapan, AS secara teratur melakukan "kebebasan navigasi" dan operasi lainnya di perairan dan wilayah udara internasional.
China mengatakan bahwa pihaknya melindungi kedaulatan dan kepentingan maritimnya dan bahwa "pengintaian jarak dekat" oleh pesawat terbang dan kapal perang Amerika mengancam keamanan nasionalnya serta merusak perdamaian dan stabilitas regional.
Pulau-pulau buatan yang telah dibangun China dalam dekade terakhir telah memudahkan penjaga pantai dan milisi maritimnya untuk melakukan patroli hampir setiap hari.
"Anda sekarang melihat kehadiran yang konstan secara teratur di daerah yang paling diperebutkan," kata Raymond Powell dari Gordian Knot Center for National Security Innovation di Stanford.
Di pulau-pulau lain yang dulunya merupakan singkapan kecil berbatu, China diam-diam memasang landasan pacu, situs radar, dan sistem rudal.
"Sejak saya berada di Angkatan Laut, selama 18, 19 tahun, saya dapat memberi tahu Anda bahwa ada perubahan dramatis dalam rentang waktu itu, khususnya di Laut China Selatan," kata Letkol Marc Hines di atas pesawat terbang AS.
Dia menambahkan bahwa penumpukan landasan pacu dan hanggar merupakan hal yang "biasa terjadi sekarang, tetapi belum tentu demikian" ketika dia bergabung dengan Angkatan Laut.
Hasilnya adalah beberapa pertemuan yang menegangkan. Akhir tahun lalu, militer AS mengatakan bahwa sebuah pesawat Angkatan Udara yang melakukan operasi rutin di atas Laut China Selatan terpaksa melakukan manuver menghindar untuk menghindari tabrakan dengan jet tempur China yang terbang sangat dekat. Beijing menyalahkan AS dan mengatakan akan terus mengambil "langkah-langkah yang diperlukan".
Mengingat ketegangan AS-China atas berbagai isu termasuk program balon pengintai China, kekhawatirannya adalah bahwa insiden kecil di Laut China Selatan dapat dengan mudah meningkat, kata John Rennie Short, seorang profesor di University of Maryland, Baltimore County, yang mempelajari geopolitik wilayah tersebut.
"Anda hanya khawatir bahwa percikan kecil dapat meledak menjadi api," kata Short, yang menghabiskan semester di University of the Philippines Diliman di Manila.
Khawatir akan serbuan China, Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menghidupkan kembali hubungannya dengan AS, yang ingin terlibat kembali dengan kawasan Asia-Pasifik tidak hanya secara militer tetapi juga secara ekonomi dan diplomasi.
Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bulan ini, kedua negara mengumumkan kesepakatan yang memperluas akses AS ke pangkalan militer di sana. Mereka juga sepakat untuk melanjutkan patroli maritim bersama di Laut China Selatan.
Hu Bo, direktur Inisiatif Penyelidikan Situasi Strategis Laut China Selatan di Universitas Peking di Beijing, mengatakan bahwa China memiliki hak untuk mengikuti dan memantau aktivitas militer AS di Laut China Selatan dari sudut pandang keamanan.
Baca Juga: Potensi Titik Nyala Laut China Selatan buat Negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik
"AS juga tidak akan senang jika militer China mempertahankan kehadiran militer yang besar di sekitar AS," ujarnya, seraya menambahkan bahwa posisi China di Laut China Selatan telah konsisten dan negara-negara seperti Filipina yang lebih agresif.
"Bagi dunia luar, tampaknya kebijakan China agresif, tetapi dari sudut pandang China, China sebenarnya sangat terkendali dan belum membuat langkah baru. Sebaliknya, pihak-pihak lain telah membuat lebih banyak langkah," katanya.
"Jika negara-negara lain mengambil langkah-langkah yang relevan. China harus menangkis," tambahnya.
Para ahli mengatakan bahwa Filipina telah jauh lebih transparan mengenai masalah-masalahnya di Laut China Selatan di bawah kepemimpinan Marcos, yang kurang bersahabat dengan China dibandingkan dengan pendahulunya, Rodrigo Duterte.
Filipina juga telah menjangkau sekutu-sekutu lain di kawasan ini, seperti Jepang dan Australia, yang terakhir ini juga sedang mempertimbangkan patroli maritim bersama.
"Mereka bekerja sangat keras untuk menginternasionalisasikan kekhawatiran ini, yang menurut saya menguntungkan mereka," kata Powell.
Sementara itu, China melampaui AS dalam membangun kapal perang, kata Sekretaris Angkatan Laut Carlos Del Toro minggu ini, dengan sekitar 340 kapal sekarang dan target 440 kapal pada tahun 2030. Sebagai perbandingan, Angkatan Laut AS memiliki sekitar 293 kapal pada awal tahun 2020, menurut laporan Departemen Pertahanan.
"Mereka memiliki armada yang lebih besar sekarang sehingga mereka mengerahkan armada itu secara global," ungkap Del Toro pada hari Rabu di National Press Club di Washington, dan menambahkan bahwa Angkatan Laut AS perlu meningkatkan kapasitas untuk meresponsnya.
Powell setuju bahwa AS dan sekutunya perlu meningkatkan armada mereka untuk bersaing dengan China, yang memiliki keunggulan utama di Laut China Selatan, katanya, adalah kemampuannya untuk "membanjiri zona itu" dengan kapal-kapal keamanannya.
"Pada titik tertentu, jumlah kapal benar-benar penting," katanya. "Anda tidak dapat memiliki kehadiran tanpa kapal."
Tetapi AS juga memiliki keuntungan, kata Powell, yaitu bahwa AS tidak bertindak sendiri.
"China, ketika melihat ke luar dan melihat kapal, harus memikirkan AS plus mitra dan sekutunya, sedangkan China tidak benar-benar memiliki mitra dan sekutu," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto