IESR: Power Wheeling adalah Konsekuensi Struktur Industri Ketenagalistrikan Indonesia

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, power wheeling adalah konsekuensi dari struktur industri ketenagalistrikan Indonesia. 

Pasalnya, jika dilihat sistem vertikal integrated, PT PLN menguasai seluruh struktur dari industri ketenagalistrikan di dalam negeri mulai dari pembangkit, transmisi, hingga distribusi. 

"Untuk bisa berusaha menjual tenaga listrik itu harus dilakukan oleh pemegang wilayah usaha yang praktis di seluruh Indonesia pemegang wilayah usahanya adalah PLN," ujar Fabby dalam diskusi virtual, Senin (27/2/2023).

Baca Juga: Konyol Jika Penghapusan Skema Power Wheeling karena Over Supply Listrik

Fabby mengatakan, dengan sistem tersebut, maka seseorang yang tidak memiliki wilayah usaha tidak bisa membangun transmisi listrik sendiri. Dengan begitu, konsekuensinya karena PLN yang diperbolehkan membangun, maka jaringannya seharusnya dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. 

"Ini sama juga dengan open access untuk jaringan gas, hanya kan yang harus diingat memanfaatkan jaringan transmisi itu tidak gratis dan ada tarifnya," ujarnya. 

Lanjutnya, Fabby menilai dengan membuka power wheeling, maka PLN bisa punya sumber pendapatan baru dari mentransmisikan listrik.

"Jadi kalau ada yang bilang PLN akan dirugikan, itu tidak tepat justru dalam jangka panjang kalau skema ini jalan dengan baik, PLN bisa dapat penghasilan tambahan dan bahkan punya pemasukan," bebernya. 

Menurutnya, bukan hanya PLN saja yang harus dapat mengubah paradigma berfikir terkait power wheeling, tetapi beberapa kementerian juga harus mengubah paradigmanya. 

"Bukan saja PLN, permasalahannya di sisi Menteri Keuangan dan Kementerian BUMN yang harus mengubah cara pandangnya untuk melihat sebenarnya, tidak hanya power wheeling, tapi seluruh  aspek berkaitan dengan restrukturisasi ketenagalistrikan," ungkapnya.