Isu Nasib Proyek Jokowi Ditangani Anies, Omongan NasDem Tajam Habis: Tentu, Kalau Bisa Diteruskan...
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara terkait dengan polemik akan bagaimana nasib proyek pemerintah dalam tangan Anies Baswedan jika menang di Pilpres 2024.
Dirinya mengatakan tak ada hal yang perlu dikhawatirkan, mantan menteri pendidikan itu diyakini akan melanjutkan program dari era Joko Widodo alias Jokowi.
Baca Juga: Carut-marut Plumpang, Warga Jadi Korban Blundernya Anies Baswedan: Dia Harusnya Tegas, Macam Ahok...
Menurutnya, Anies pasti sadar bahwa pembangunan yang terhenti akan berdampak buruk kepada perkembangan Indonesia.
"Apakah akan meneruskan policy kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini? Sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini? Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti," ujar Surya Paloh di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Kabupaten Bogor, Ahad (5/3/2023).
Kendati demikian, ia menyebut bahwa tidak ada satu program yang sempurna. Karenanya, butuh adanya perbaikan terhadap program pemerintahan sebelumnya dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam pergantian kepemimpinan.
"Ada upaya-upaya perbaikan, tapi meneruskan, saya pikir itu suatu hal yg amat sangat rasional. Kita tidak mau agar pembangunan jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti karena tukarnya pergantian daripada pemimpin atau kepemimpinan nasional kita," ujar Surya Paloh.
"Tidak ada yang mau seperti itu, kecuali mereka yang barang kali berpikir dengan kepentingan-kepentingan yang tidak melihat suatu strategi yang jangka panjang dan kepentingan lebih besar untuk membangun rasional inters kita," sambungnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden (capres), Anies menjawab pertanyaan terkait pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jika ia terpilih sebagai presiden periode 2024-2029. Jelasnya, ia akan mengikuti peraturan perundangan-undangan yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
"IKN ini bukan di level gagasan saja, IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun, itu sumpahnya melaksanakan undang-undang," ujar Anies di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
"Ini berbeda kalau kita membahas ini dua tahun yang lalu, pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara pro dan cons," sambungnya.
Baca Juga: Beda Sama Ahok, Jasa Anies Baswedan untuk Masyarakat Plumpang: Dia Tak Biarkan Hidup Mereka Susah...
Ditanya lebih lanjut, apakah ia akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU IKN jika terpilih sebagai presiden? Anies menjawab singkat. "Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya aja dulu," ujar Anies.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar