Isu Wacana Pengadaan Mobil Jeep, Bedanya Heru Budi sama Ayah Mario Dandy: Dia Tak Menabrak Aturan...
Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Emka Farah Mumtaz buka suara terkait dengan kontroversi pengadaan mobil dinas untuk Heru Budi Hartono.
Sejumlah pihak menyoroti hal tersebut karena disebut-sebut, pejabat gubernur itu menginginkan mobil jeep. Hal inilah yang membuatnya hujan kritikan.
Mumtaz sendiri geram dengan hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa sentimen buruk tersebut tak tepat disematkan kepada Pejabat Gubernur DKI Jakarta itu.
"Yang jelas, Pak Heru tidak menabrak peraturan atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pak Heru sangat paham betul jalur administrasi yang ada di DKI, jangan hanya karena trend pejabat publik yg ramai akhir-akhir ini menjadi sentimen terhadap pengadaan mobil jeep", jelas Mumtaz di Jakarta, 7 Maret 2023.
Dirinya mengatakan pengadaan kendaraan dinas tersebut sudah melalui kajian agar sesuai kebutuhan dari Heru Budi.
Selain itu, dirinya mengatakan jika mobil listrik yang dipilih, makan bisa menjadi salah satu gerakan untuk menyemarakkan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di DKI Jakarta.
"Proses pengadaan dan lelang semua berjalan sesuai koridor dan memang sesuai kebutuhan. Ini hal yang wajar, apalagi ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat menunjang mobilitas," ucapnya.
"Namun jika dilihat dari sudut pandang efisiensi anggaran, Penggunaan mobil listrik bisa menjadi opsi dari pada rubicon, agar jadi pelopor mobil listrik di DKI Jakarta, ini lebih produktif agar rencana Pemprov untuk melakukan pengalihan ke energi terbarukan bisa begerak terus", tambah Mumtaz.
Emka Farah Mumtaz menjelaskan bahwa sangat bisa dipahami sentimen publik akhir-akhir ini sedang negatif karena tingkah laku pejabat publik yang arogan dan mencurigakan. Sehingga mudah untuk pihak-pihak tertentu mengolah isu yang serupa untuk menjatuhkan seorang pejabat publik lain.
"Kita warga Jakarta selalu punya ruang untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah, termasuk pengadaan kendaraan dinas Pj Gubernur DKI Jakarta. Kita kawal saja terus Pak Heru agar tetap jadi pejabat publik yang amanah", tutup Mumtaz
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar