Panda Nababan Ungkap Ciri-ciri Menteri Jokowi yang Sengaja Tutupi Korupsi: Pernah Bilang Jangan Keseringan OTT!

Politisi senior Panda Nababan mengungkap adanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi yang sengaja menutupi ‘kongkalikong’ korupsi, salah satu cirinya menteri ini pernah bilang untuk tidak sering-sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Itu orang, malah ada pembantunya mengatakan ‘Janganlah keseringan OTT’. Jadi aku sendiri punya pengalaman, tanpa aku menyebut siapa, pembantu terdekatnya presiden lah,” katanya.

“Saya kasih tahu ke dia, beritahukan kepada Presiden Jokowi ada menteri yang saya tahu tinggal kita jebak, kita kasih KPK, dia tinggal menerima uang ini di momen yang tepat,” tambahnya. 

Baca Juga: ‘Pembantu’ Presiden Jokowi yang Sempat Bilang OTT Tak Perlu, Diungkap Panda Nababan Tutupi Sejumlah Kasus Korupsi

“Orang yang berurusan dengan Menteri ini cerita ke saya, sudah diatur tepatnya di mana mau menyerahkan (uang) doang,” ungkapnya.

“Tahu pembantu Presiden itu ngomong ke saya? ‘Udahlah bang itu kan setoran dia buat ketua partainya, paling juga 10-20 miliar aja’ kata si pembantu dekatnya Jokowi ini,” jelasnya. 

Jika melihat penjelasan Panda, nampaknya ciri-ciri ini tertuju pada satu nama, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut mengatakan punya pandangan tersendiri soal cara kerja KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Luhut, cara itu tidak bagus.

Menteri Luhut menyebut OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk.

"OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube Stranas PPK Official, Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Dugaan Kasus Formula E Dapat Sorotan Menterinya Jokowi, Anies Baswedan Gak Bisa Lari: Hukum Tak Boleh Berhenti

"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya yang dimandati mengurusi e-katalog oleh Presiden Joko Widodo.