Ternyata Ini Sosok Menko yang Disebut Anies Baswedan Ingin Ubah Konstitusi

Akhir-akhir ini publik dikagetkan dengan pernyataan bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan yang mengklaim bahwa ada satu Menteri Koordinator (Menko) dalam kabinet Presiden Jokowi yang ingin mengubah konstitusi.

Ini disampaikan Anies, dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, pada Kamis (16/3/2023) pekan lalu.

Sebelumnya Anies menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia sebenarnya tak mengalami penurunan. 

Tetapi, yang terjadi adalah adanya orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan mengungkapkannya di ruang publik.

Baca Juga: Dampingi Jokowi ke Papua, Menaker Ida Ikut Resmikan Komunitas Kreatif Anak Muda PYCH

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan, 'mari kita ubah konstitusi', tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu, tidak pernah terbayang," ujar Anies.

Dalam acara dialog itu, Anies bahkan menyinggung pejabat tinggi di posisi kunci seperti menteri koordinator (menko) secara terbuka menginginkan perubahan konstitusi. 

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungya mempertanyakan.

Menurutnya, orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi itu kini berani mengungkapkannya di ruang publik. Upaya-upaya yang berusaha mencederai demokrasi itu sudah seharusnya dilawan.

"Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan '98. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak," ujar Anies.

Baca Juga: Kemenkeu Disorot Tajam Soal Rp300 Triliun, Rocky Gerung Sebut Gegara Jokowi Gagal Merawat Infrastruktur Ini! Ada Apa?

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini dalam memperbaiki demokrasi Indonesia adalah kesetaraan, kenetralan, dan sportivitas. Jangan sampai para pemegang kewenangan justru menjadi pihak ta berkomitmen terhadap demokrasi.

"Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, InsyaAllah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Menko yang dimaksud Anies sepertinya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui, dalam sebuah siniar Deddy Corbuzier sekitar setahun lalu, Luhut pernah merespons soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut dalam siniar itu menegaskan, Jokowi adalah orang yang taat pada konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Baca Juga: Kata Said Didu Dua Periode Jokowi Pajak yang Tak Masuk Kantung Negara Jumlahnya 4 Ribu Triliun!

Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka semua pihak harus siap menerima konsekuensi itu. Ia balik menyindir pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.

Klaimnya, terdapat data sekira 110 juta percakapan di media sosia yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Jika terealisasi, masa jabatan Jokowi dapat diperpanjang hingga 2027.

"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut.