AMMI Mengutuk Keras Kebrutalan KKB Papua Terhadap TNI/Polri

Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI) mengutuk keras Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus menyerang aparat keamanan yang bertugas. Ketua Umum AMMI Nurkhasanah mendesak agar jajaran Polri dan TNI menangkap jaringan KKB dan ditimpal hukuman seadil-adilnya.

"Secara pribadi saya menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini," kata Nurkhasanah memberikan keterangannya, Selasa (11/04/2023).

Baca Juga: KKB Tembak Mati Tukang Ojek

"KKB itu telah melampaui batas dan tidak menghargai nyawa manusia. Bukan kali ini saja KKB menebarkan teror, tapi hampir sepanjang bulan kita dapatkan aparat keamanan bahkan warga sipil yang menjadi korban akibat kebrutalan KKB," ujar Nurkhasanah. 

Dikutip dari berbagai sumber, setidaknya lima aparat keamanan yang gugur. Terakhir satu prajurit TNI selama tahun 2023, yakni Sertu Robertus Simbolon, gugur saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Minggu (9/4/2023). Robertus adalah korban aparat keamanan kelima yang gugur pada tahun ini akibat aksi kelompok tersebut.

Nurkhasanah mengemukakan lima ini bukan sekadar angka, tapi terkait nyawa manusia. Untuk itu, AMMI akan terus mendorong pemerintah agar mengerahkan aparat keamanan demi menjaga nyawa warga sipil juga aparat keamanan.

"Entah apa yang ada di pikiran mereka (KKB). Jalur dialog yang diupayakan pemerintah tak digubris. Justru mereka menghinakan nalar dan kemanusiaan kita dengan membabi buta menyerang warga sipil dan TNI-Polri. Pemerintah harus menjaga keselamatan warga sipil dan aparat keamanannya," sambung Nurkhasanah.

Baca Juga: Soroti Seringnya Teror dari KKB, Bobby Adhityo Rizaldi Minta Keamanan Bandara Papua Diperketat

AMMI juga meminta Komnas HAM menindaklanjuti dan menyelidiki kasus serangan KKB terhadap warga sipil dan aparat kemanan itu.

"Kekerasan yang dilakukan KKB sudah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menghilangkan hak hidup orang. Untuk itu, Komnas HAM harus turun untuk memastikan apakah ada pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," tutup Nurkhasanah.