Tanggapi Usulan MPR Pisahkan DJP dari Kemenkeu, Komwasjak: Nggak Ada Cerita, Risikonya Tinggi!

Ketua Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, bicara soal isu pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, hal tersebut mustahil dilakukan sebab berisiko tinggi.

Sebelumnya, usulan itu pertama kali datang dari Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Ia menyebut pemisahan itu dilakukan untuk menghindari segala bentuk penyimpangan para pejabatnya yang sempat membuat kisruh.

Baca Juga: DJP Memisahkan Diri Sesuai Visi Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin: Masih Dikaji, Kita Tunggu Hasilnya!

Menanggapi itu, Amien menyampaikan dirinya justru tidak melihat ada kisruh yang terjadi di DJP. Menurutnya, sejauh ini DJP masih aman-aman saja.

"Pertama saya tidak melihat kalau DJP itu kisruh yang saya lihat DJP itu aman-aman saja. Tidak ada kisruhnya terus mengenai komwasjak belum mempelajari pemisahan DJP itu," tuturnya, saat ditemui wartawan, di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).

Dia lalu bercerita pengalamannya pada sekitar tiga atau empat tahun yang lalu, saat dirinya mengikuti diskusi bersama dengan DJP. 

"Kesimpulannya, nggak ada cerita DJP itu keluar dari Kementerian Keuangan. Kenapa? karena risikonya akan lebih tinggi," tegasnya.

Amien menjelaskan, sekarang ini, DJP masih bernaung di bawah Kemenkeu dan mendapatkan perlindungan dari Kemenkeu. Lain cerita jika tidak, kata dia, DJP tidak akan ada yang melindungi.

"Kalau keluar dari Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pajak nggak ada yang melindungi, habis. Dihabisi oleh yang punya power yang lain," pungkasnya.

Baca Juga: Dipisahkan dari Kemenkeu, Fadel Muhammad Bagikan Usul Soal DJP: Langsung di Bawah Presiden

Amien lalu menegaskan, dirinya mewakili Komwasjak menilai pilihan terbaik bagi negara saat ini adalah DJP tetap bergabung dengan Kemenkeu.

"Karena kan menganalisis kayak gini kita harus betul-betul paham Indonesia, ini Indonesia. Jadi, jangan kebanyakan membandingkan dengan negara lain yang sudah maju, itu beda dengan di Indonesia," tandasnya.