Genjot Ekonomi Daerah, OJK Bersinergi Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus bersinergi mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sesi dialog pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Kamis (27/4/2023). Baca Juga: Genjot Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Sasar Ibu Rumah Tangga dan UMKM di Cikarang

Rakorda TPAKD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan OJK bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga sebagai upaya evaluasi dan konsolidasi program kerja inklusi keuangan di setiap daerah.

Rakorda TPAKD juga rutin dihadiri oleh Kepala Daerah termasuk Rakor TPAKD Jawa Tengah kali ini yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Friderica, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di perdesaan, sehingga sinergi penguatannya harus terus dijalankan.

“Kita di OJK telah memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di semua daerah di Indonesia. Karena memang setiap peningkatan satu persen inklusi keuangan di daerah, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 0,16 persen,” katanya. Baca Juga: OJK Gandeng Dukcapil Tingkatkan Kualitas Layanan dan Pengawasan Industri Keuangan

Ia menambahkan, OJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.

Penguatan akses keuangan di perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat. Baca Juga: Hati-Hati Terhadap Investasi Bodong, Cek Daftar OJK

Rakorda tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan diikuti oleh anggota TPAKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan perwakilan dari Industri Jasa Keuangan sebagai peserta.

“Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang desa wisata terbanyak secara Nasional. Saat ini pariwisata tercatat sudah bangkit dan jumlah dari lapangan kerja yang diciptakan semakin berkualitas dan mengacu pada aspek sustainability. Di tahun 2023, nilai devisa pariwisata ditargetkan sebesar 2,0 s.d. 5,95 miliar dolar AS. Untuk itu, ketersediaan akses keuangan perlu terus dilakukan,” kata Sandiaga Salahudin Uno dalam paparannya.