Wapres Minta Negara Tetap Jaga Keberlanjutan Agenda Pembangunan Nasional

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, menegaskan, penting bagi negara untuk menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional. Dalam hal ini, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) guna pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sampau ke pelosok. Selain itu, pemanfaatan bonus demografi yang menjadi tantangan sekaligus peluang.

"Beberapa negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografinya berhasil pula meningkatkan PDB per kapitanya hingga 3 kali lipat," kata Wapres dalam sambutan penutupan Musrembangnas 2023 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di JCC, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Baca Juga: Maruf Amin Apresiasi Warga Jabar atas Gelaran BUBOS Ketujuh

Wapres menyatakan, bagi Indonesia, hal ini menjadi peluang emas. Pasalnya, bonus demografi yang dapat dioptimalkan tentunya mampu memicu PDB per kapita agar Indonesia dapat masuk ke dalam kategori upper middle income country di 2025.

"Dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi K/L dan Pemda untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut," jelas Wapres.

Wapres pun meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan pembangunan dengan keterpaduan antara pusat dan daerah. Serta, perencanaan pelaksanaan dan inovasi pembangunan dalam mendukung tranformasi ekonomi yang lebih inklusif.

"Secara khusus saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, beberapa faktor indikator pembangunan nasional yang ditekankan dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui delapan kebijakan. Pertama, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; kedua, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pelaksanaan pemilu 2024.

"Pada tahun 2024 kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta kerja sama dengan para Non-State Actor," jelasnya.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, pemerintah perlu menyusun kebijakan keluarga berencana era baru. Kebijakan tersebut perlu memastikan pasangan muda siap dalam membangun keluarga.

Selain itu, perlu dipastikan ke depannya pemerintah mengembangkan care economy guna menyeimbangkan kerja perempuan dan laki-laki dengan tetap menerapkan sistem pengasuhan anak yang baik.

"Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi KB sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran," tegasnya.