Akui Akan Cawe-cawe di Pilpres, Jokowi Kena Semprot Demokrat: Dia Bukan Ketua Partai!

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, buka suara ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 nanti.

Benny menegaskan, presiden adalah jabatan kepala negara yang terlepas dari kepartaian. Oleh karenanya, Benny menegaskan bahwa seorang presiden mesti bersikap netral dan tidak boleh melakukan praktik cawe-cawe politik.

Baca Juga: Dulu Ngomong Nggak, Eh Sekarang Jokowi Bilang Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024, Said Didu: Ini Jelas Ingin Mematikan Demokrasi!

Benny menegaskan, seandainya cawe-cawe yang dimaksud Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara, hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konsitusi. Pun begitu dengan Ketua Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Badan Intelejen Negara.

"Mau begitu semua? Apa semua begitu? Oleh sebab itu, kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral," kata Benny saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Kendati begitu, Benny tetap mewajarkan dukungan yang diberikan oleh Jokowi pada salah satu kandidat. Mengingat, kata dia, status Jokowi yang juga sebagai petugas partai. Kendati begitu, dia menegaskan Jokowi tidak boleh menggunakan aparatur negara untuk merealisasikan cawe-cawe yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi, dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," paparnya.

"Dia harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah Kepala Negara. Dia bukan kepala petugas partai," tandasnya.

Sebelumnya, diketahui Jokowi melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi dari sejumlah media dan content creator yang di antaranya Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra. Jokowi mengaku akan melakukan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.

Baca Juga: Luhut Pandjaitan Sebut Dirinya Cuma Bisa Bawa Masalah ke Presiden Jokowi, Adian Napitupulu: Terus Saya Harus Bawa Apa? Bawa Perempuan?

Jokowi menegaskan dirinya tidak akan melanggar Undang-undang ataupun mengotori demokrasi. Alasannya cawe-cawe terkait pencalonan presiden karena kepentingan penentuan Indonesia menjadi negara maju hanya tersisa waktu 13 tahun ke depan.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5/2023).