Kementerian PUPR Percepat Pemerataan Pembangunan Konektivitas 18 Pulau Terluar dari Aceh Hingga Papua

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan atau terluar Nusantara.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas di 18 pulau terluar, sesuai dengan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menetapkan terdapat 18 Pulau Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).

Baca Juga: Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I Dimulai, KemenPUPR: Simbol Harmonisasi IKN Nusantara

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengatakan bentuk dukungan infrastruktur jalan pada 18 Pulau 3T, tidak serta merta dilakukan dalam bentuk jalan lingkar pulau/ trans pulau, melainkan melalui jalan akses.

"Dari 18 Pulau 3T, terdapat 16 pulau yang telah didukung oleh jaringan jalan nasional eksisting dan 2 pulau (Pulau Enggano dan Pulau Kei Besar/Pulau Nuhu Yut) belum dilalui jalan nasional," kata Hedy dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Dimulai dari Provinsi Aceh, terdapat Pulau Simeme yang memiliki jalan nasional sepanjang 76,39 km dengan kondisi aspal seluruhnya dan tingkat kemantapan 99,74%.

Jaringan jalan nasional di Pulau Simeulue menghubungkan Ibu Kota Kabupaten di Sinabang dengan Bandara Lasikin sampai ke Nasreuheu. Pada jalan nasional terus dilakukan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kebutuhan dan kondisi riil lapangan.

Di Sumatra Utara, terdapat dua pulau terluar yang ditangani, yakni Pulau Nias dan Mentawai. Jaringan jalan nasional di Pulau Nias sepanjang 171,33 km menghubungkan PKW Gunung Sitoli dengan Pelabuhan Gunung Sitoli, Bandara Binaka, dan KSPN Teluk Dalam Nias.

Sementara di Kepulauan Mentawai, target hingga 2024 bertahap pembangunan untuk menghubungkan Muara Siberut dengan KSPN Siberut dan Pelabuhan Sikabaluan (lintas timur Pulau Siberut) sepanjang 23,09 km. 

Selanjutnya di Pulau Enggano, Bengkulu, pada tahun 2023 diprogramkan pembangunan Jalan Banjar Sari-Malakoni-Kayu Apuh 5,64 km. Sementara di Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada tahun 2023 diprogramkan pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 26,82 km.

Di Pulau Sumba NTT, jaringan jalan nasional merupakan trans pulau yang menghubungkan kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Sumba sepanjang 300,57 km dan pada tahun 2023 dilaksanakan pemeliharaan jalan sepanjang 22,71 km.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat dua pulau terluar yang ditangani yakni Pulau Muna dan Buton. Di Pulau Muna, jaringan jalan nasional mencapai sekitar 83 km dengan tingkat kemantapan 97,36% dan pada 2023 dilakukan pemeliharaan sepanjang 3 km. Sementara di Pulau Buton, jaringan jalan nasional sekitar 307 km dan pada 2023 dilakukan pemeliharaan sepanjang 20 km.

Sedangkan di Provinsi Maluku, terdapat 8 pulau terluar yang ditangani, yakni Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar.

Di masing-masing pulau tersebut dilakukan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kebutuhan dan kondisi riil lapangan, terkecuali di Pulau Kei Besar yang belum didukung oleh ruas jalan nasional, terdapat jalan provinsi sepanjang 71,02 km dengan kemantapan 72,41% dan jalan kabupaten sepanjang 337,99 km dengan kemantapan 35,50%.

Pada 2023, dibangun ruas jalan sepanjang 4,56 km yakni Jalan Simpang Holat-Ohoiraut (4,5 km) dan Jembatan Elat-Simpang Ngurdu-Ohoiraut 60 meter.

Baca Juga: 393 Rumah Petani Bawang di Nganjuk Jawa Timur Direnovasi Kementerian PUPR

Di Provinsi Maluku Utara, yakni di Pulau Morotai, terdapat jaringan jalan nasional sepanjang 185,68 km dan terdapat pembangunan Jembatan Ake Tiabo 30 meter pada tahun 2023.

Terakhir di Provinsi Papua, yakni di Pulau Biak, jalan nasional menghubungkan Biak, Bandara Frans Kieppo, Pelabuhan Laut Biak dan KSPN Biak sepanjang 75 km dan pada 2023 terdapat pembangunan Jalan Lingkar Biak sepanjang 6 km.