Jokowi Restui Kaesang Maju di Pemilihan Wali Kota Depok, Rocky Gerung Singgung Politik Dinasti: Memaksakan Kehendak, Kapasitas Tidak Cukup!

Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung menyoroti restu yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Kaesang Pangarep yang ingin maju di Pilwalkot Depok.

Rocky menyebut terlepas dari klaim Jokowi yang tak mau lagi ikut campur dengan urusan Kaesang, soal restu disebut Rocky mengesankan bahwa sang Presiden sedang mengendorse sang anak.

“Pak Jokowi membacakan bahwa dia sudah dewasa, tentu saja tidak ada campur tangan lagi, tapi pada saat yang sama hal itu justru memberi kesan bahwa dia mengendorse Kaesang,” kata Rocky di kanal Youtube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN), dikutip Senin (19/6/23).

Cara berpolitik keluarga Jokowi, lanjut Rocky Gerung sama seperti yang dilakukan sejumlah politisi di Amerika Serikat yang punya kemampuan untuk beri tekanan besar.

Namun Rocky mengungkapkan di sana bukan dalam konteks membangun dinasti yang diatur para konglomerat.

Baca Juga: Anies Baswedan: Dulu Saya 5 Tahun 'Digebukin', Sekarang Giliran NasDem!

“Fasilitas di Amerika memang memungkinkan semua orang punya mimpi sendiri dan itu yang ingin kita tiru, namun bukan dinasti yang diatur oleh konglomerat dan oligarki yang berupaya mempengaruhi kebijakan dari DPR tingkat 1,” ujarnya.

Rocky pun menegaskan bahwa dinasti politik memiliki sisi buruk yang kerap terjadi apabila dilakukan.

Hal tersebut adalah terlalu memaksakan kehendak tetapi tak diiringi dengan kualitas yang memadai.

Baca Juga: Geger! Nilai Ganjar Tak Bisa Selesaikan Masalah Selama Memimpin Dua Periode, Warga Jawa Tengah Ini Pilih Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

“Bagian buruk dari politik dinasti yaitu memaksakan kehendak sementara kapasitas tidak cukup,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sebagai orang tua mendukung Kaesang yang ingin mengikuti jejak saudaranya (Gibra-Bobby) sebagai kepala daerah.

"Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan," katanya, di Gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (14/6/23).