Melalui Keterlibatan di IPEF, Indonesia dan 13 Negara Kemitraan Lainnya Rundingkan Masalah Ini

Melalui United States Departement of Commerce (US DOC), Pemerintah Amerika Serikat menginisiasi Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) bersama negara kemitraan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) sebagai tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada tanggal 26-27 Mei 2023 lalu.

Adapun tindaklanjut PTM itu dilakukan pada Jumat (30/6/23) lalu yang dipimpin langsung oleh US Secretary of Commerce, Gina Raimondo; dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah 13 negara anggota IPEF yang pada umumnya merupakan Menteri Luar Negeri, serta Menteri Perdagangan dan Industri.

Pemerinthan Indonesia sendiri mengirimkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Petemuan itu membahas target penyelesaian Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Energi Bersih), Pilar IV (Ekonomi Adil), dan langkah-langkah untuk menciptakan manfaat nyata dari tiap-tiap pilar tersebut.  

Baca Juga: Fabby Tumiwa: Pemerintah Belum Banyak Kasih Insentif untuk Transisi Energi

Pada sesi pembuka, Raimondo menyebut Pemerintah Amerika Serikat memiliki target untuk menyelesaikan perjanjian pilar III dan IV yang akan diluncurkan pada PTM IPEF di San Francisco bulan November 2023. Raimodo juga menyampaikan usulan langkah-langkah yang dapat disepakati bersama di Pilar III dan IV.

“Pada Pilar III usulan program antara lain investment forum sebagai wadah menjalin keterlibatan Pemerintah dengan Swasta, Project Preparation yang menyediakan pipeline proyek yang dibutuhkan tiap negara anggota IPEF, dan climate fund sebagai dukungan pembiayaan proyek energi bersih. Pada pilar IV, AS menekankan program bantuan teknis (technical assistance) dan capacity building untuk menciptakan good governance,” kata Raimondo dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (2/7/23).

Sebagai catatan Pemerintah AS melalui US International Development Finance Coorporation (US. DFC) telah menyetujui dana sebesar USD 300 juta untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan dan memobilisasi USD 900 juta dalam modal ekuitas untuk diinvestasikan ke negara-negara anggota IPEF di bawah perjanjian Pilar III.    

Seluruh negara anggota IPEF menyatakan dukungan dalam pengembangan kerangka investasi dalam mencapai Ekonomi Bersih. Selain itu, beberapa negara juga menekankan akan pentingnya keuangan dan pembiayaan yang terjangkau mengingat upaya mempercepat proses transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar.

Singapura menilai penting kerja sama dengan pihak swasta untuk memperbesar Climate Fund dan dorongan inovasi untuk menemukan solusi baru terhadap tantangan iklim. Tak hanya itu, beberapa negara juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas dan pelatihan keterampilan baru, khususnya bagi UMKM, dalam masa transisi energi menuju Ekonomi Bersih.

Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal menghargai upaya Amerika Serikat dan negara partisipan IPEF lainnya mengenai skema atau inisiatif pembiayaan program-program terkait mitigasi perubahan iklim. Namun demikian, Goyal mengingatkan bahwa standar persyaratan pembiayaan untuk program-program tersebut masih terlalu tinggi.

“Sebagai solusinya, suatu skema pembiayaan yang low-cost atau no-cost dapat menjadi prioritas, guna menghindari ketergantungan negara partisipan IPEF pada sektor swasta,” katanya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya atas perkembangan positif pada perundingan IPEF dan pentingnya seluruh anggota IPEF bekerja keras mewujudkan target ambisi AS untuk menyelesaikan seluruh perundingan pada Pilar III dan IV. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Airlangga untuk menekankan bahwa Indonesia bermaksud menjadi bagian penting dari rantai pasok global, khususnya pada produk mineral (critical mineral).

Indonesia juga mendukung visi AS untuk menciptakan standar yang tinggi (high standard) di seluruh pilar IPEF sehingga anggota IPEF perlu menyediakan program untuk mendukung hal tersebut.  

Baik Indonesia maupun India juga menekankan pentingnya pembiayaan proyek-proyek clean energy yang terjangkau dalam pillar III IPEF. Malaysia menyampaikan pentingnya akuntabilitas dari sektor swasta dalam pembiayaan proyek clean energy.

Dalam isu critical sectors, Australia dan India meminta agar IPEF agar dapat memulai penyusunan Term of References (ToR) untuk Supply Chain Works Council agar aktivitas pada area critical sectors dapat segera dimulai.

Secara umum, negara partisipan IPEF menyampaikan dukungan atas proyeksi technical assistance, investor forum, skill upscalling, networking dan capacity building ke depannya sebagai bentuk manfaat nyata yang dapat diraih bersama secara cepat.

Dalam penutupannya, Secretary Raimondo menyampaikan kembali komitmen AS dalam mewujudkan IPEF, adanya peran dan keterlibatan sektor swasta dalam IPEF, serta mengapresiasi sumbangsih dan komitmen negara partisipan IPEF terhadap perundingan IPEF selama ini.