Indonesia Kembali Naik Kelas, Mungkinkah Jadi Negara Maju Sebelum 2045?

Indonesia punya mimpi besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi alias negara maju sebelum 2024. Baru-baru ini, Indonesia kembali meraih status sebagai negara berpendapatan menengah atas. Capaian ini membawa optimisme bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis pada 1 Juli 2023, Bank Dunia menetapkan Indonesia kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). Bank Dunia mencatat, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 persen menjadi US$4.580 pada 2022 dari tahun sebelumnya sebesar US$4.170.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan memamerkan capaian ini dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (3/7/2023) lalu. Indonesia sempat menduduki status ini di 2019 dengan PNB per kapita sebesar US$4.070 sebelum akhirnya turun kelas pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Dukung Indonesia Jadi High-Income Country, Bank Dunia Beber Tantangan Hadapi Kemiskinan Ekstrem

"Bank Dunia per Juli 2023, kembali memasukkan Indonesia ke dalam grup upper middle income countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi," kata Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Kabinet RI, Rabu (5/7/2023).

Jokowi pernah menyampaikan keinginannya agar Indonesia bisa meniru keberhasilan Korea Selatan yang mampu keluar dari middle income trap dan berhasil menjadi negara maju.

“Korea Selatan, misalnya, berhasil keluar dari middle income trap hanya dalam waktu delapan tahun,” ujarnya dalam peluncuran rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Selatan per kapita hanya sekitar US$3.500 pada tahun 1987. Namun, angka tersebut meningkat menjadi lebih dari US$11.800 hanya dalam delapan tahun.

“Lompatan seperti ini harus kita tiru, fokus pada kualitas SDM, teknologi, dan produktivitas,” tegas Jokowi.

Di Balik Naik Kelasnya Indonesia

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

“Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” beber Febrio dalam keterangan resminya.

Di sisi lain, lanjutnya, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi,"jelasnya.

Mungkinkah RI Jadi Negara Maju 2045?

Agar Indonesia bisa mewujudkan cita-cita besarnya menjadi negara berpenghasilan tinggi sebelum tahun 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 7-8 persen secara konsisten.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai mimpi untuk menjadi negara maju tersebut terlampau sulit. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5 persen per tahun.

"Perlu pertumbuhan ekonomi 7-8 persen rata-rata sampai 2045 untuk lepas landas menjadi negara maju," kata Bhima dilansir dari Merdeka.com, Kamis (6/7/2023).

Menurut Bhima, ancaman inflasi dan suku bunga yang naik akan menjadi penghalang motor ekonomi domestik untuk tumbuh rata-rata 7-8 persen pascapandemi.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis peningkatan PNB per kapita secara signifikan di tahun 2022 tersebut bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Pemerintah akan melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional.

Febrio membeberkan, dalam jangka menengah-panjang, pemerintah mengarahkan reformasi struktural guna mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan.

“Penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjutnya, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau, termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini.

Febrio menjelaskan, untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha.

“Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek,“ tukas Febrio.

Menuju Negara Maju 2045

Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, saat ini Indonesia membutuhkan adanya transformasi ekonomi guna mendorong tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang meningkat.

Tugas utama pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen ialah melalui upaya transformasi ekonomi.

“Oleh sebab itu, di dalam transformasi ekonomi ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi ke depan tidak cukup 5 persen, tapi harus di antara 6 sampai 7 persen,” ujarnya dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu.

Amalia bilang, ada empat tahapan dalam menuju transformasi ekonomi Indonesia 2045. Tahap pertama pada 2025-2029, Indonesia ditargetkan menyempurnakan hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja dengan kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7-5,9 persen.

Tahap kedua 2030-2034, Indonesia ditargetkan mengalami peningkatan produktivitas secara masif dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 6,1-7,0 persen. Tahap ketiga 2035-2039, economic powerhouse yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh. Kisaran pertumbuhan berada pada angka 7,0-8,0 persen.

Pada tahap keempat 2040-2045, Indonesia ditargetkan telah menjadi negara berpendapatan tinggi dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8-7,1 persen.

“Transformasi ekonomi 2045 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan US$9,8 triliun dengan Indonesia berada posisi lima besar dunia. Produk nasional Indonesia per kapita ditargetkan sebesar US$30 ribu dengan pendapatan kelas menengah sebesar 80 persen,” ungkap Amalia.

Bappenas, lanjutnya, menyiapkan tujuh upaya super prioritas guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia tahun 2045. Pertama, meningkatkan anggaran dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) serta berfokus pada komersialisasi industri.

“Dalam mendukung transformasi ekonomi 2045, pengembangan IPTEKIN jadi upaya kunci yang akan difokuskan pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Kedua, pemerintah akan meningkatkan industrialisasi dengan hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir padat karya terampil pada teknologi dan inovasi, serta berorientasi pada ekspor. Ketiga, mengacu pada sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Selanjutnya, pemerintah akan mempercepat transisi energi terbarukan yang didukung oleh jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau. Kelima, menciptakan super platform untuk mempercepat transformasi digital serta memproduksi lebih banyak lagi talenta digital.

Keenam, pemerintah akan berupaya membangun integrasi kontektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota hutan berkelanjutan.

Amalia kembali menegaskan, untuk bisa lepas dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 20 tahun ke depan harus menyentuh rata-rata 6 -7 persen. ”Kalau itu terjadi, pada tahun 2041 kita sudah bisa menjadi negara berpendapatan tinggi,” tukasnya.