Iklim Investasi Migas Terjaga, PetroChina Jabung Pacu Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) memastikan perkembangan kondisi politik nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kini mulai memanas, tidak akan berdampak pada kegiatan usaha hulu migas di berbagai daerah, khususnya kontrak baru Blok Jabung yang dikelola oleh PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) hingga 2043 mendatang.

Selama ini, keberadaan PetroChina Jabung selain memberikan dampak langsung dalam pembangunan daerah, juga telah memberikan dampak tidak langsung serta dampak berganda (multiplier effect-red) terhadap perekonomian masyarakat di wilayah Jambi.

Baca Juga: SKK Migas Pastikan Pasokan Gas Domestik Aman

"Kegiatan migas dan operasi Blok Jabung harus terus mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kontribusi nyata PetroChina Jabung selama puluhan tahun beroperasi di Jabung, selain menyerap tenaga kerja lokal hingga puluhan ribu orang, juga dapat menggerakkan sektor-sektor usaha lainnya," kata Direktur LKA ESDA, Rio HC, menanggapi perkembangan kondisi politik nasional dan pilkada yang mulai memanas, di Jakarta, Senin malam (21/8).

Untuk itu, menurut dia, telah menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengamankan kondisi di daerah sehingga tercipta kegiatan usaha migas yang kondusif dan nyaman seperti di Jambi.

"Persepsi masyarakat terhadap dampak pengembangan migas di Jambi menunjukkan dampak positif terhadap pengembangan wilayah serta kondisi ekonomi masyarakat. Ini pencapaian yang tidak mudah dan kita berharap dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar lagi," ujar Rio.

Lebih jauh dia mengatakan, dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur selama ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus apresiasi atas kinerja positif KKKS di wilayahnya. "Kita berharap ini menjadi pendorong dan motivasi bagi KKKS untik mencari inovasi baru dalam meningkat produksi migas dan berkontribusi membangun negeri," ungkap Rio.

Mendukung investasi terutama di sektor industri migas di Tanah Air, terlepas untuk memenuhi kebutuhan energi, berperan penting terhadap peningkatan pendapatan negara sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, dia menekankan, penting untuk menjaga iklim investasi di sektor migas. Salah satu upayanya ialah dengan penguatan payung hukum melalui penyelesaian revisi UU Migas. "Selain regulasi berupa UU migas baru yang sudah lama ditunggu-tunggu, keberpihakan dan dukungan pemerintah daerah serta lapisan masyarakat sangat penting bagi industri untuk mengembangkan bisnisnya," ujarnya.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha mengatakan, kalangan industri migas tidak perlu khawatir karena Indonesia sudah berpengalaman pada masa transisi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti saat ini.

Apalagi, kontrak usaha migas bersifat jangka panjang (long term) seperti wilayah kerja (WK) atau blok Jabung dan blok migas yang dikelola KKKS lainnya, akan terus berjalan sesuai dengan rencana pengembangan operasi di lapangan migas masing-masing.

Baca Juga: BPH Migas Ajak Mahasiswa Dukung dan Awasi BBM Subsidi Tepat Sasaran

"Kontrak migas sifatnya long term, bukan kegiatan usaha dan investasi yang jangka pendek. Untuk itu, harus kita jaga bersama-sama, tidak hanya pusat tapi juga pemerintah daerah," ujar Satya.

Ke depan, Satya menegaskan, kebijakan energi nasional (KEN) harus tetap menjadi rujukan dalam jangka pendek dan panjang. "Kami menginginkan di pileg maupun calon kepala daerah di pilkada, isunya tetap mengacu pada pada kebijakan energi nasional dan mendukung produksi migas kita. Sebab, keberadaan produksi minyak masih sangat penting harus terus kita jaga, di samping dekarbonisasi dan transisi energi terbarukan," ujar Satya.

Di samping itu, Satya menambahkan, pihaknya tengah melakukan pembaharuan kebijakan energi nasional yang segera diajukan ke DPR untuk disahkan pada tahun ini. Kebijakan energi nasional tersebut akan menjadi kebijakan makro yang secara otomatis juga dapat mendorong laju investasi migas terus meningkat di masa mendatang.