Kejar Target Pembangunan Jargas, Pemerintah Akan Revisi Perpres 6/2019

Mengejar target pembangunan jaringan gas (Jargas), pemerintah mencanangkan sistem kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) selain dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, rencana tersebut akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

"Kita kan dengan perpres yang ada itu kan KPBU engga masuk dalam skema, sekarang perpresnya akan di revisi sehingga KPBU bisa jalan jadi badan usaha bisa jalan," ujar Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/10/2023). 

Baca Juga: Jadi Langkah Tegas OJK, Ini Bentuk Penegakan Hukum di Pasar Modal

Arifin mengatakan, dengan adanya revisi tersebut maka pembangunan Jargas akan dapat dikerjakan secara bersama-sama atau tidak hanya berpatok ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PGN saja. 

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran dari target pemerintah yaitu 4 juta sambungan pada 2024 sampai dengan saat ini masih belum mencapai 800 ribu sambungan. 

"Dengan adanya ini kita bisa ngeroyok target itu, jadi selain porsinya pgn nanti kpbu ada," ungkapnya. 

Lanjutnya, ia berharap pembangunan jargas tersebut juga dapat menggunakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) milik kementrian ESDM. 

"Dari esdm kita harapkan nanti ada anggaran dari APBN yang kita harapkan dari pnbp kita bisa dipakai untuk membangun jargas sehingga dengn keroyokan itu diharapkan targetnya bisa banyak," ucapnya

Baca Juga: PGN dengan JGC, Osaka Gas dan INPEX Mulai Lakukan Pengembangan Proyek Biomethane