Kredit Foto: Istimewa
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) (PGAS) masih menghadapi sengketa kontrak penjualan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dengan Gunvor Singapore Pte. Ltd. Perselisihan ini berawal dari kendala pemenuhan kewajiban pengiriman LNG oleh PGN yang kemudian dibawa ke arbitrase internasional.
Pada 26 Agustus 2026, majelis arbitrase mengeluarkan putusan parsial yang menolak deklarasi force majeure PGN dan menetapkan kewajiban kompensasi atas sembilan kargo LNG.
Direktur Keuangan PGN, Catur Dermawan, mengatakan perseroan masih melakukan penelaahan menyeluruh terhadap putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap perusahaan. Manajemen juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan dengan memperhatikan kepentingan perseroan.
"Sampai saat ini perusahaan sedang melakukan penelaahan secara menyeluruh atas putusan arbitrase yang masih bersifat parsial, termasuk implikasinya bagi perusahaan," ujar Catur dalam paparan publik PGN di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sengketa tersebut bermula dari perjanjian jual beli LNG antara PGN dan Gunvor Singapore Pte. Ltd. yang ditandatangani pada 23 Juni 2022. Melalui Master LNG Sales and Purchase Agreement (MSPA) dan Confirmation Notice (CN), PGN memiliki kewajiban memasok delapan kargo LNG setiap tahun selama periode 2024 hingga 2027.
Namun, PGN menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pengiriman sesuai kontrak. Perseroan mengaitkan kondisi tersebut dengan tertundanya proses pengalihan atau novasi portofolio LNG dari PT Pertamina (Persero) kepada PGN. Pada 3 November 2023, PGN kemudian menyampaikan deklarasi force majeure kepada Gunvor.
Gunvor mempersoalkan pemenuhan kewajiban pengiriman tersebut melalui proses arbitrase di London Court of International Arbitration (LCIA). Dalam putusan parsial pada 26 Agustus 2026, majelis arbitrase menolak deklarasi force majeure PGN untuk klaim yang diperiksa dalam perkara tersebut.
Putusan itu mencakup sembilan kargo LNG yang menjadi objek sengketa. Rinciannya terdiri atas lima kargo yang dijadwalkan pada 2024, yakni kargo nomor 4, 5, 6, 7, dan 8, serta empat kargo pada 2025, yakni kargo nomor 1, 2, 3, dan 4. Atas klaim tersebut, tribunal menetapkan kewajiban kompensasi yang harus dipenuhi PGN.
Meski demikian, putusan tersebut belum menyelesaikan seluruh sengketa. Gunvor masih memiliki klaim atas sebagian kargo 2025 serta pengiriman LNG periode 2026 dan 2027 yang belum diputuskan oleh majelis arbitrase. Dengan demikian, proses hukum masih berpotensi berlanjut sesuai perkembangan klaim yang tersisa.
Catur mengatakan PGN telah menyampaikan perkembangan perkara melalui keterbukaan informasi kepada publik pada 27 Agustus, 1 September, dan 19 Oktober 2026. Perseroan juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut berdasarkan hasil penelaahan terhadap putusan arbitrase tersebut.
"Perusahaan melakukan upaya terbaik dalam menangani perkara tersebut dan mengambil langkah-langkah upaya hukum lebih lanjut yang dipandang perlu dan tepat dengan memperhatikan kepentingan terbaik perusahaan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," jelasnya.
Dari sisi keuangan, PGN mencatat provisi terkait kontrak LNG yang merugi sebesar US$72,03 juta atau setara Rp1,32 triliun berdasarkan laporan keuangan per September 2026. Sementara itu, total klaim yang diajukan Gunvor mencapai US$130,41 juta atau sekitar Rp2,38 triliun dengan asumsi kurs Rp18.269 per US$1.
Kedua angka tersebut memiliki dasar perhitungan berbeda. Provisi merupakan estimasi kewajiban yang dicatatkan perusahaan, sedangkan US$130,41 juta merupakan total klaim yang diajukan Gunvor. Oleh karena itu, nilai klaim tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai besaran kompensasi yang telah ditetapkan dalam putusan parsial.
Baca Juga: PGN Lirik Sampah Organik Jadi Sumber Gas Baru, Ini Alasannya
Baca Juga: PGN LNG Terima 25 Kargo hingga Kuartal III 2026, Penyaluran Tumbuh 34,72%
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, PGN menyatakan sengketa tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional maupun aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan. Meski demikian, perseroan tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan perkara serta menelaah implikasi hukum dan keuangannya.
"Perusahaan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan terus memantau situasi untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional dan aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan," tutup Catur.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: