Merasa Terancam UU ITE, Rocky Gerung Tanya Langsung Anies Baswedan: Berani Batalkan Nggak?

Pengamat Politik dan akademisi Rocky Gerung hadir satu panggung bersama Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu (18/11/23).

Dalam kesempatan berbicaranya, Rocky membuka diskusi dengan mengangkat soal UU ITE yang menurutnya bermasalah.

Rocky yang juga terjerat oleh UU tersebut merasa bukan hanya dirinya yang bisa dilaporkan ke polisi hanya karena bersikap kritis, tetapi rakyat lainnya juga.

“Tantangan demokrasi adalah UU ITE, Anda bayangkan kenapa saya mesti ulas itu? Karena saya pasti kena UU itu. Pertanyaan saya apakah Anies akan membatalkan UU itu demi saya yang sahabatnya atau demokrasi, bukan sekadar saya, Anda di sini bisa kena UU yang sama,” jelas Rocky.

Baca Juga: Anies Baswedan Sampaikan Kritik Tajam Soal Infrastruktur: Pembangunan Itu Soal Manusia!

Menurut Rocky, ancaman UU ITE ke rakyat bawah benar adanya. Ia menuturkan pengalaman di mana bertemu seorang petani yang punya pengalaman tanah berkebunnya tiba-tiba diklaim oleh pihak yang mengaku dari pemerintah, di mana ia berniat memfoto orang tersebut namun khawatir terkena UU ITE.

Hal tersebut menurut Rocky tak perlu terjadi di negara menganut sistem Demokrasi.

“Ini republik penuh kecemasan, UU ITE bisa menghantui petani, itu pentingnya kita bicara itu. Jadi demokrasi itu adalah jaminan primer kebebasan untuk berpikir,” tegasnya.

Menjawab hal tersebut, Anies menegaskan UU ITE akan direvisi dan dikoreksi jika ia terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.

Menurut Anies, soal UU ITE ini sudah ia jelaskan berkali-kali posisinya adalah merevisi dan mengoreksi UU tersebut.

“Itu gampang jawabnya, ya itu akan direvisi dan dikoreksi sudah dikatakan berkali-kali,” jawab Anies.

Anies pun melihat persoalan yang disampaikan Rocky tadi bukan hanya soal hapus atau batalkan UU ITE saja, tetapi ada spectrum yang lebih luas.

Menurut Anies, kritik merupakan control efektif terhadap langkah yang akan dilakukan pemerintah. Ketika suatu kebijakan dikritik, maka pemerintah harus bisa menyiapkan argumen yang jelas dan berdasar yang bisa menjawab kritik tadi apabila memang merasa kebijakan yang akan diambil benar-benar bermanfaat.

Baca Juga: Anies Baswedan Akui Sulit Indonesia Bisa Selesaikan Konflik Israel-Palestina: Jauh Sekali!

“Saya misalnya sebagai penyelenggara negara ketika mendapatkan kritik saya harus menyiapkan argumen tambahan atas yang saya kerjakan, saya harus mereview semua alasan ini dikerjakan, ketika kritik makin tajam, maka apa yang dikerjakan harus memiliki dasar lebih kuat, ketika itu terjadi kritik itulah sebenarnya yang membuat rencana dan kebijakan makin solid, kalau ruang itu tidak dibuka dia akan melenggang tanpa kritik dan nanti akan muncul jadi masalah yang dirasakan rakyat,” jelasnya.