Akhirnya Terungkap, Begini Fakta Soal Dugaan Ribuan Anggota DPR Main Judi Online

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah dugaan bahwa anggotanya terlibat dalam kasus judi online yang terus meresahkan bagi masyarakat dari Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa tidak ada bukti relevan dan kuat yang membuktikan dugaan tersebut. Hal ini ditegaskannya setelah menerima surat resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca Juga: Dukungan kepada Menkominfo Berantas Judi Online Terus Mengalir

"Tidak benar ada puluhan, ratusan, atau ribuan anggota yang main judi online," ujarnya dalam keterangan resmi yang dilansir Selasa (23/07/2024).

Ia menyatakan bahwa informasi yang benar adalah terdapat sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI yang terindikasi bermain judi online, bukan anggota DPR RI.

"Informasi yang disampaikan PPATK adalah 58 karyawan di DPR RI dan hanya ada 2 terduga anggota DPR yang bermain judi online. Namun, setelah didalami, informasi tersebut sangat sumir dan kemungkinan besar tidak benar. Kedua orang yang disebut adalah aktivis penentang judi, jadi tidak cukup bukti bahwa mereka terlibat," jelasnya.

Informasi tersebut telah diverifikasi dan diakui bahwa data mengenai anggota DPR yang bermain judi online tidak valid.

"Jadi, tidak ada sama sekali anggota DPR yang terbukti bermain judi online,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa lebih dari seribu legislator, baik di DPR maupun DPRD, terlibat dalam judi online. Pihaknya menyatakan bahwa PPATK telah mencatat lebih dari 63 ribu transaksi dengan total nilai mencapai Rp25 miliar yang dilakukan oleh para legislator ini.

Baca Juga: Judi Online Merambat Ke Orang Instansi, Kominfo Blokir Akses 2.552.749 Konten Judi Online

Namun, dengan adanya klarifikasi resmi dari Habiburokhman dan penegasan bahwa data terkait anggota DPR RI tidak valid, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.