Menjaga Demokrasi, Berani Jokowi Melakukan Empat Hal Ini Saat Pilkada?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk mengambil tindakan konkret untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya hal tersebut dinilai sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan bahwa tengah terjadi kemerosotan kualitas demokrasi secara nasional. Meski begitu, ia mengatakan masih ada kesempatan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dalam masa pemerintahan dari Jokowi.

Baca Juga: Istana Wapres Terpisah dari Kantor Jokowi di IKN, Ternyata Ini Alasannya

"Jokowi masih punya waktu untuk mengabdikan dirinya menjaga kualitas demokrasi kita, jikapun sudah sulit untuk meningkatkannya,” kata Ray Rangkuti, dilansir Jumat (09/08/2024).

Setidaknya dalam dua bulan ke depan, Jokowi diminta untuk melakukan tindakan nyata dalam menjaga demokrasi. Ray mengusulkan empat langkah yang bisa diambil oleh Jokowi untuk memperbaiki situasi ini:

• Menghindari Monopoli Parpol di Pilkada: Jokowi diminta untuk mencegah terjadinya borong partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang berpotensi menyebabkan situasi di mana kandidat tunggal melawan kotak kosong, sehingga merusak semangat demokrasi.
• Menolak Nepotisme dalam Pencalonan: Jokowi diharapkan memberikan contoh dengan tidak memberi restu bagi keluarganya, termasuk Gibran, untuk ikut serta dalam kontestasi pilkada, guna mencegah meluasnya praktik nepotisme.
• Mencegah Praktik Jual Beli Suara: Jokowi perlu memastikan bahwa tidak ada praktik jual beli suara atau manipulasi bantuan sosial selama tahapan pilkada berlangsung. Ini termasuk mencegah jual beli kursi dukungan bagi pasangan calon dalam pilkada.
• Menjamin Independensi ASN dan Penjabat Kepala Daerah: Jokowi harus memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dan penjabat kepala daerah tetap independen dan tidak mendapat perlakuan diskriminatif karena sikap politik mereka.

Ray menekankan bahwa sebagai Presiden, Jokowi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berkualitas, bukan hanya dengan fokus pada pembangunan infrastruktur atau kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menjaga substansi, moral, dan etika demokrasi yang seharusnya menjadi pondasi pemerintahan.

Baca Juga: Luhut Sebut Jokowi Bakal Dikenang Indonesia, Warisannya Sulit Ditiru Presiden Lain

“Sebagai presiden yang menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, tugas dan tanggung jawab Jokowi bukan sekedar membangun infrastruktur, membagi bansos, membuat meriah upacara 17 Agustusan tapi juga memastikan bahwa kualitas subtansi, moral dan etika demokrasi tetap terjaga,” ujarnya.