Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Survei LKPI: Masyarakat Sumut Masih Pertimbangkan Agama dan Etnis di Pilkada 2024

        Survei LKPI: Masyarakat Sumut Masih Pertimbangkan Agama dan Etnis di Pilkada 2024 Kredit Foto: Antara/Abriawan Abhe
        Warta Ekonomi, Medan -

        Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei Pilkada di Sumatera Utara (Sumut) dengan dua simulasi survei yakni simulasi terbuka (top of mind) dan simulasi semi terbuka. Simulasi top of mind adalah survei yang dilakukan tanpa menyodorkan nama-nama calon gubernur.

        "Sementara, simulasi semi terbuka dilakukan dengan cara menyodorkan 3 nama calon Kepala Daerah Sumut  yang namanya menguat dalam bursa calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 1800 responden," kata Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

        Togu mengatakan, hasil survei dari LKPI mengenai tingkat pilihan publik terhadap bakal calon gubernur Sumatera Utara berdasarkan simulasi terbuka (top of mind) menempatkan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan pada urutan pertama dengan angka keterpilihan sebanyak 27,2%.

        Kemudian, mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menempati urutan kedua elektabilitas tertinggi sebagai bakal Calon Gubernur (Cagub) Sumut dengan raihan sebesar 19,7%, urutan ketiga ada Bobby Afif Nasution Walikota Medan dengan 17,2%.

        Nama lainnya, yang disebut responden sebagai Cagub Sumut pilihan elektabilitasnya di bawah 5 persen, seperti Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) dan nama-nama lainnya.

        Hasil dari simulasi semi terbuka dengan tiga nama bakal Cagub Sumut, pilihan responden tetap jatuh pada Nikson Nababan dengan 31,8%.

        Kemudian, Edy Rahmayadi sebesar 29,9%, Bobby Afif Nasution 24,6%, responden yang tidak memilih sebesar 13,7% Hasil survei juga mengambarkan pertimbangan responden dalam memilih bakal Cagub Sumut.

        Di mana 79,6% responden memilih calon gubernur karena kesamaan agama dengan calon gubernur, sedangkan 80,6 persen pilihan didasarkan kesamaan suku dengan calon gubernur.

        Selain itu LKPI juga menemukan bahwa mayoritas pemilih sebanyak 83,7% responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur, dapat dipercaya, dan anti korupsi.

        Serta perhatian pada rakyat sebesar 72,8%, berwibawa sebesar 49,7%, berpengalaman di pemerintahan sebesar 41,7%, dan taat pada agama sebesar 26,2%.

        "Selain itu, responden juga ditanya apakah akan menggunakan hak pilih jika pilkada dilaksanakan. Sebanyak 72,2% responden akan menggunakan hak pilih, 22,6% tidak akan menggunakan hak pilih, dan 5,2% tidak menjawab," kata Togu.

        Ketika dilakukan survey lebih mendalam mengenai alasan responden dalam menggunakan hak pilihnya top factor pertama responden adalah karena memang akan mengunakan hak pilihnya sebanyak 49,6%, kemudian factor kedua responden karena ada bakal calon yang dikenal 34,7%, factor ketiga adalah mengikuti imbauan pemerintah daerah sebesar 10,6%, dan factor lain-lain 5,1%.

        Lebih lanjut, Togu mengungkapkan, demographi responden menurut suku dan etnis di Sumut di antaranya adalah sebanyak 24,84%, Tapanuli/Toba, 11,2% Mandailing, 5,9% Karo, 2,4% Simalungun, 0,7% Pakpak, 6,36% Nias, 5,8% Melayu, dan 2,7% Tionghoa. Ada 2,6% penduduk yang merupakan suku Minang dan 0,9% Aceh, suku atau etnis dari pulau Jawa mencapai 33,4%, dan sebanyak 3,2% etnis lainnya.

        Kemudian, didasarkan pada agama responden beragama Islam persentasenya mencapai 63,2%, Selanjutnya sebanyak 26,6% dari Protestan, 7,3% Katolik, 2,4% Buddha, sebanyak 0,3% Kong Hu Cu, dan 0,2% Hindhu.

        Hasil survei terkait tingkat elektabilitas bakal calon gubernur mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan responden dalam memilih bakal cagub.

        Di mana mayoritas responden, lanjut Togu, dalam memilih calon gubernur didasarkan pada pertimbangan kesamaan agama dan etnis dengan calon gubernurnya.

        Menurut Togu, hal ini dapat diartikan sangat jelas faktor agama dan suku etnis menjadi preferensi penting responden dalam memilih kepala daerah di Sumut.

        Berdasarkan survei dari LKPI, rendahnya elektabilitas Bobby Nasution dikarenakan terdampak terpaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara di KPK yang menyebut nama Bobby Nasution atau block Medan. Hal ini, sambung Togu, menjadi preferensi bagi responden untuk tidak memilih Bobby Nasution.

        "Sebab, sebanyak 83,67% responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur. Selain itu, dapat dipercaya dan anti korupsi," kata Togu.

        Survei LKPI pada tanggal 30 Juli-7 Agustus 2024 itu dilakukan dengan populasi survei yang terdiri atas warga negara Indonesia di Provinsi Sumut yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Yakni, mereka yang berusia 17 tahun hingga lebih atau sudah menikah ketika survei berlangsung.

        "Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling yang diikuti sebanyak 1800 responden. Wawancara secara tatap muka dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,31 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: