'Siap Dicabut Sewaktu-waktu': Bahasa Sandi Politik di Balik Posisi Duduk Gibran

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mohamad Sobary, menilai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), sarat dengan bahasa sandi politik.

Dalam sidang tersebut, Gibran duduk sejajar dengan para Menteri Koordinator, bukan di samping Presiden Prabowo Subianto. Sobary menduga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan agar Gibran tidak duduk sejajar dengan Prabowo sebagai simbol berseberangan.

Menurut budayawan itu, Gibran kini seolah menaruh “keris” di pinggang—simbol senjata politik yang belum dicabut di hadapan Prabowo. 

"Belum belum setajam itu. Kerisnya disengkelit ditaruh di bagian belakang ini diputar. Oh diputar ke depan. Belum dicabut keris itu, sudah di depan. Itu masa damai. Keris itu hiasan," ujarnya dalam Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (24/7).

"Hiasan dan itu ya sebutannya tentu bukan hiasan itu penggunaan keris yang memang begitu cara Jawa, Kalau sekarang ada di samping. Sekarang kerisnya itu ada di samping," imbuhnya.

Baca Juga: Bukan Kali Pertama: Sidang Kabinet Selalu Punya Momen yang Bikin Gibran Jadi Sorotan

Ia menambahkan, posisi keris di pinggang adalah tanda kesiapan.

"Siap untuk siap untuk dicabut sewaktu-waktu. Siap pertempuran. Siap berani apa? karena begini Bung. Jokowi itu simbolnya lembut. Simbolnya lembut tapi itu dinyatakan blak-blakan," ujar Sobary.

Sobary juga menyinggung wacana Prabowo–Gibran 2029. Ia menduga Jokowi mulai menyadari bahwa Prabowo mungkin tidak menghendaki Gibran sebagai penerus. 

"Ya karena enggak menghendaki anakku ya apa boleh buat. Ini suatu realitas yang memberikan tantangan. Jadi kalau anakku enggak boleh bersama dia, ya anakku kan bisa sendiri. Karena itu keris mesti sudah ada di samping," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi resmi terkait posisi duduk Gibran. Ia menegaskan bahwa perubahan tata letak meja sidang murni karena kebutuhan teknis operasional, bukan karena adanya keretakan politik.

"Kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah bapak presiden berada di tengah-tengah. Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari bapak wakil presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan," ujar Prasetyo.

Baca Juga: 'Anak Dipaksa, Bapak Gila Kekuasaan': Gibran Jadi Korban

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut Jokowi menginstruksikan PSI untuk mengawal Prabowo–Gibran hingga dua periode. Pesan itu disampaikan langsung Jokowi saat bertemu di Solo, Kamis (18/6/2026).

"Kepada kami beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? ada-ada aja," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (18/6).