Prabowo Diberi Saran Bubarkan Sekolah Ikatan Dinas untuk Biaya Makan Siang Gratis

Pegiat media sosial Sudarsono Saidi memberi saran Presiden terpilih Prabowo Subianto membubarkan sekolah ikatan dinas untuk biaya program makan siang gratis yang diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp253,8 triliun per tahun.

Pembubaran sekolah ikatan dinas bisa menjadi solusi dana untuk membiayai program makan siang gratis bagi Prabowo Subianto karena di perguruan tinggi negeri maupun swasta terdapat jurusan yang sama, sehingga tidak perlu ada sekolah dinas.

Baca Juga: Prabowo Disebut Lebih Memilih Berkantor di Istana Bogor daripada IKN, Kenapa?

"Pak Prabowo, ini saran untuk dapatkan uang, untuk biaya makan gratis. Bubarkan sekolah ikatan dinas. Kenapa?Karena di PT negeri dan swasta ada jurusan yang sama. Misal: Jurusan Administrasi Negara sudah ada. Kenapa harus ada STAN atau LAN?" ucapnya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (19/8).

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu makan siang bergizi gratis sebesar Rp71 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan besaran anggaran makan siang gratis masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang tertuang setelah pertemuannya bersama tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan," kata Menko Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

"Salah satunya tentu program (makan) bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran APBN 2025 sekitar Rp 71 triliun dan tentu ada skala prioritas dan dan hal teknis lainnya," imbuhnya.

Dalam rapat bersama pemerintahan saat ini dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan telah disepakati landasan kondisi perekonomian dan beberapa poin RAPBN 2025.

"Pada rapat tersebut bapak presiden terpilih dan pemerintah sekarang telah sepakat dan setuju dengan besaran makro yang sedang didalam pembahasan dengan DPR dan masih qda tahapan pembahasan DPR yang sedang berjalan," tandasnya.