'Kekejaman' kepada Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Anies Baswedan hanya dijadikan alat tukar tambat atau alat untuk menakuti istana lama atau istana baru pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Jadi Anies hanya dijadikan alat tukar tambah atau alat-alat untuk menakut-nakuti kekuasaan istana, entah istana lama atau istana baru," ungkapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (12/9).

Baca Juga: Pantes Tak Boleh Maju di Pilkada DKI Jakarta, Begini Kondisi Anies di 2029

Pengamat politik itu mempergakan Anies Baswedan dijadikan sebagai bahan ancaman dan bujukan antara partai politik (parpol) pengusungnya dengan pihak istana dan juga sebaliknya.

"Bahasanya begini 'lu kalau kagak mau mengikutin kemauan gua, gua calonkan Anies nih' atau sebaliknya istana mengatakan 'hei jangan coba-coba calonkan Anies kalau tidak ente punya kasus ane buka' kan begitu," ucapnya.

"Atau sebaliknya yang dibujuk mengatakan 'udah enggak usah nyalonkan Anies, kalau cuman wakil doang kami juga bisa kasih bahkan kami bisa kasih bonus kursi kabinet' ya kan," imbuhnya.

Untuk diketahui, Anies Baswedan gagal maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 sebagai calon gubernur (cagub) setelah tidak mendapatkan tiket dari partai politik (parpol). 

Anies sebelumnya didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, bahkan PKS memasangkannya dengan Sohibul Iman.

Namun kemudian ketiga partai tersebut membatalkan dukungan dan beralih ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

Lalu setelah itu Anies dikabarkan akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), nama pada akhirnya partai berlambang banteng itu mengumumkan pendaftaran Pramono Anung-Rano Karno.